klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

Pemkab Gresik akan Evaluasi Skema BOSDA, Berbasis Kebutuhan Demi Pemerataan Pendidikan

avatar Abdul Aziz Qomar
  • URL berhasil dicopy
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menyampaikan sambutan dalam rakor evaluasi BOSDA (Dok)
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menyampaikan sambutan dalam rakor evaluasi BOSDA (Dok)

KLIKJATIM.Com | Gresik – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memimpin rapat koordinasi sekaligus evaluasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi jenjang SMP negeri maupun swasta, yang digelar di Aula UPT SMPN 22 Gresik pada Senin (17/11/2025).

Agenda tersebut difokuskan pada pembenahan pelaporan serta peninjauan ulang skema penyaluran BOSDA agar distribusinya semakin tepat sasaran. Gus Yani menilai mekanisme pembagian dana yang selama ini diberikan merata perlu diperbarui karena setiap sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda.

“Skema BOSDA yang merata perlu kita evaluasi kembali. Ada sekolah yang membutuhkan dukungan lebih besar, ada pula yang kebutuhannya sudah mencukupi. Penyaluran dana ini harus benar-benar sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menata pengelolaan BOSDA secara lebih efektif dan berkeadilan. Kondisi fiskal daerah, lanjutnya, turut menjadi perhatian mengingat adanya pemangkasan dana dari pemerintah pusat.

“Pada tahun 2026, dana pusat untuk Kabupaten Gresik dipangkas hingga setengah triliun. Namun kami pastikan belanja yang langsung menyentuh masyarakat tetap berjalan dan tidak dikurangi,” ujarnya.

Gus Yani menambahkan bahwa peningkatan kualitas layanan pendidikan harus menjadi fokus utama, terlebih dengan besarnya anggaran BOSDA yang dikelola daerah.

“Harapan kami mutu pendidikan terus meningkat, mengingat besarnya alokasi dana BOSDA,” katanya.

Kabid Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Gresik, Syifaul Qulub, turut memaparkan rincian anggaran BOSDA tahun berjalan, yakni, SMP Swasta & MTs Rp20.661.400.000 untuk 242 lembaga, SMP Negeri Rp14.597.490.000 untuk 35 sekolah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Gresik, S. Hariyanto, menekankan bahwa usulan dari sekolah dan komite akan menjadi dasar perumusan skema penyaluran baru agar tidak lagi bersifat merata, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan seluruh SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Gresik, Ketua MKKS Negeri dan Swasta, komite sekolah, serta para bendahara BOS.

Editor :