KLIKJATIM.Com | Gresik - Wacana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) tengah menjadi isu hangat saat ini, termasuk di Kabupaten Gresik. Sebagai informasi, TKD merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah. Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Di Kabupaten Gresik, pemangkasan TKD diperkirakan mencapai hampir setengah triliun rupiah. Isu ini telah ramai diberitakan dan menimbulkan perhatian publik.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan komitmennya bahwa belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Tentunya kita berharap wacana tersebut di evaluasi ulang. Ini lantaran banyak program strategis yang sedang berjalan. Program Presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat. Maupun program prioritas daerah dalam Nawakarsa harus tetap kita jaga konsistensinya,” ujar Bupati Yani, kala meresmikan Musholla di Kantor Satpol PP Gresik, Rabu (08/10).
Namun, sebagai langkah antisipatif, Pemkab Gresik telah menyiapkan langkah antisipasi dengan rasionalisasi belanja daerah. Belanja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur dan kesehatan, akan tetap dikawal.
“Infrastruktur akan kami evaluasi mana yang benar-benar bisa mengungkit ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan target Universal Health Coverage (UHC) tetap kami kawal agar masyarakat bisa merasakan manfaat nyata,” tegasnya.
Sebaliknya, belanja yang bersifat umum dan seremonial akan dievaluasi. Pemerataan infrastruktur tetap berjalan, namun lebih selektif berdasarkan manfaat yang dihasilkan.
“Kami pastikan pembangunan yang memberikan dampak luas bagi masyarakat tidak akan terhenti,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Gresik juga memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup potensi kekurangan akibat pemangkasan. Optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset, dan inovasi pelayanan publik disiapkan agar pembangunan dan pelayanan masyarakat terus berlanjut.
“Rasionalisasi bukan berarti memangkas hak masyarakat, tetapi memastikan setiap rupiah dipakai untuk program yang berdampak nyata bagi warga Gresik,” pungkas Bupati Yani. (ris)
Editor : Abdul Aziz Qomar
