Program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) tersebut difokuskan pada upaya penghijauan berbasis kearifan lokal guna meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan kawasan terhadap ancaman banjir dan longsor.

Peluncuran program dihadiri jajaran PLN, pemerintah kelurahan, Dinas Kehutanan, tokoh adat, Ketua RW 10, serta masyarakat setempat. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah awal dalam memperkuat upaya pelestarian lingkungan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

General Manager PLN UIP2B Jamali, Munawwar Furqan, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan manfaat berkelanjutan melalui pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

"Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi inspirasi bagi lahirnya gerakan-gerakan serupa dalam menjaga kelestarian lingkungan di berbagai wilayah," ujarnya.

Sebagai tahap awal, PLN menggelar pelatihan pembibitan tanaman bagi warga Kampung Adat Cireundeu. Pelatihan yang menghadirkan narasumber dari Dinas Kehutanan itu membekali masyarakat dengan pengetahuan mengenai teknik pembibitan, perawatan bibit, hingga pengelolaan tanaman secara berkelanjutan.

Pembekalan tersebut menjadi persiapan menuju agenda penanaman pohon yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Dengan kemampuan membibitkan tanaman secara mandiri, masyarakat diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Manager PLN UP2B Jabar, Santo Kardono, menegaskan bahwa peran PLN tidak hanya sebatas menjaga keandalan pasokan listrik, tetapi juga berkontribusi dalam menghadirkan manfaat sosial dan lingkungan.

"Melalui Program SEJUK CIREUNDEU, PLN ingin hadir sebagai bagian dari solusi atas berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi masyarakat. Kami berharap program ini dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang lebih hijau, lebih lestari, dan lebih tangguh terhadap perubahan iklim maupun risiko bencana," kata Santo.

Melalui program tersebut, PLN menargetkan penanaman 1.000 pohon yang terdiri atas pohon keras dan tanaman produktif. Kehadiran vegetasi baru diharapkan mampu memperbaiki kualitas udara, menjaga keseimbangan ekosistem, memperluas tutupan lahan hijau, sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat melalui hasil tanaman produktif.

Tokoh Adat Kampung Adat Cireundeu, Abah Widi, menyambut positif inisiatif tersebut. Menurutnya, penghijauan yang dilakukan PLN sejalan dengan nilai-nilai masyarakat adat yang sejak lama menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam.

"Masyarakat Adat Cireundeu sejak dahulu diajarkan untuk hidup selaras dengan alam. Alam bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga titipan yang harus dijaga untuk anak cucu kita. Kami berharap pohon-pohon yang nantinya ditanam dapat menjadi warisan kebaikan bagi generasi mendatang," tuturnya.

Program SEJUK CIREUNDEU juga menjadi bagian dari dukungan PLN terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui kolaborasi yang memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani saat menghadiri puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang digelar di PT Freeport Indonesia, Senin (29/6).

Menurut Yani, sebagai kawasan industri berskala internasional, KEK JIIPE tidak hanya dituntut menjadi motor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi contoh dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

"Keberadaan fasilitas pengolahan sampah modern di kawasan industri sangat penting untuk mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya sekaligus meringankan beban operasional TPA Ngipik," ujarnya.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, lembaga pendidikan, hingga masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Karena itu, momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia diharapkan semakin memperkuat sinergi seluruh pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Yani juga mengajak masyarakat memulai aksi sederhana yang berdampak besar, seperti memilah sampah dari sumbernya, mengurangi timbulan sampah, menghemat penggunaan energi dan air, serta menjaga kebersihan lingkungan.

"Karena masa depan iklim tidak ditentukan oleh apa yang kita rencanakan, tetapi oleh apa yang kita kerjakan mulai hari ini," katanya.

Sebagai daerah industri sekaligus kawasan pesisir, lanjutnya, Gresik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan. Ia mencontohkan kegiatan bersih pantai yang dilaksanakan sebelumnya sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Gresik juga meluncurkan aplikasi GASS (Gresik Angkut Sampah Seru). Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gresik Sri Subaidah menjelaskan, aplikasi tersebut dikembangkan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan pengangkutan sampah secara lebih terjadwal dan transparan.

Selain peluncuran aplikasi, Pemkab Gresik memberikan Penghargaan Pesona Gresik 2026 kepada sejumlah perusahaan dan sekolah yang dinilai memiliki komitmen dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghargaan diberikan untuk kategori industri ramah lingkungan, pengelola ekosistem mangrove berkelanjutan, serta sekolah Adiwiyata.

Rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga diisi simulasi penanganan tumpahan asam sulfat (H2SO4) oleh PT Freeport Indonesia sebagai bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi pencemaran lingkungan akibat bahan berbahaya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KPKNL Surabaya, Andi Sugiri, mengatakan masih terdapat aset berupa tanah, terutama yang berada di wilayah terpencil, belum memiliki sertifikat dan kurang terawat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Aset tanah yang berada di wilayah terpencil sering kali belum tersertifikasi dan kurang terawat sehingga berpotensi dikuasai pihak lain. Karena itu, penertiban secara administrasi, hukum, maupun fisik perlu dilakukan secara berkala," ujarnya.

Andi menjelaskan, forum konsultasi publik ini juga menjadi wadah untuk menghimpun masukan dari para pengguna layanan sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala dalam pelayanan. Saat ini KPKNL Surabaya menangani sekitar 800 hingga 900 layanan aktif yang sebagian besar berkaitan dengan proses lelang.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, menegaskan Pemerintah Kabupaten Gresik akan terus memperkuat sinergi dengan KPKNL Surabaya dalam pengelolaan aset daerah maupun pelayanan lelang dan piutang.

Menurutnya, tata kelola aset yang baik menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, sekaligus mendukung pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pemkab Gresik berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan KPKNL Surabaya. Kami siap mendukung pengelolaan aset negara dan daerah, mulai dari proses perolehan, pemanfaatan hingga penghapusan aset yang selama ini terus kami koordinasikan," kata Washil.

Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang tidak hanya didukung sistem yang semakin baik, tetapi juga perubahan pola pikir aparatur agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Forum Konsultasi Publik tersebut dihadiri jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Surabaya, perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat, serta para pengguna layanan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat tata kelola aset dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kekayaan negara dan lelang.

Jumlah tersebut tumbuh secara bertahap, yakni 16 UMKM pada 2022, kemudian bertambah 15 UMKM pada 2023, serta lima UMKM baru sepanjang 2024 hingga 2025. Program ini menjadi bagian dari upaya SIG memperkuat perekonomian masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Pendampingan yang dilakukan tidak hanya berupa bantuan sarana produksi, tetapi juga mencakup pelatihan keterampilan dan pemasaran. Melalui pola pendampingan menyeluruh, para pelaku usaha didorong agar mampu mengembangkan bisnis secara berkelanjutan dan memiliki daya saing yang lebih baik.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni, mengatakan pemberdayaan UMKM merupakan salah satu strategi perusahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

"SIG percaya bahwa keberhasilan perusahaan harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kami terus mendorong masyarakat sekitar agar mampu tumbuh mandiri dan memiliki daya saing melalui pengembangan UMKM," ujar Vita.

Manfaat program tersebut mulai dirasakan para pelaku usaha. Kusmiyatun, pelaku usaha olahan ikan asap di Desa Glondonggede, mengaku fasilitas yang diberikan SIG membuat tempat usahanya menjadi lebih nyaman sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan.

Selain meningkatkan kapasitas produksi, pendampingan juga membuka akses pasar yang lebih luas. Produk makanan ringan hasil UMKM binaan kini telah dipasarkan di sejumlah toko modern dan pusat oleh-oleh di Kabupaten Tuban. Perluasan pasar itu turut meningkatkan omzet hingga jutaan rupiah setiap bulan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi warga.

SIG menyatakan akan terus mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dengan mendorong UMKM naik kelas, memperkuat daya saing produk lokal, serta membangun ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan. Desa Glondonggede diharapkan menjadi contoh pengembangan UMKM berbasis potensi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program tersebut turut melibatkan SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa), serta Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai bentuk sinergi dalam meningkatkan daya saing vendor lokal agar mampu berpartisipasi lebih besar di sektor hulu minyak dan gas bumi.

Vice President SCM and Business Support PC Ketapang II Ltd., Fery Sarjana, mengatakan pengembangan kapasitas vendor lokal menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membangun ekosistem bisnis yang lebih inklusif.

"Melalui program pengembangan kapasitas vendor lokal ini, kami ingin mendorong kemandirian, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami sekaligus upaya membangun ekosistem bisnis yang inklusif, kompetitif, dan tangguh," ujar Fery.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mendapatkan berbagai materi untuk meningkatkan kompetensi, mulai dari focus group discussion (FGD), pemahaman proses pengadaan barang dan jasa di sektor hulu migas, Pedoman Tata Kerja (PTK) 007, pengelolaan rantai pasok, kebijakan peningkatan kapasitas nasional, hingga penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Para peserta juga diperkenalkan dengan sistem digital pengadaan industri hulu migas, seperti IOG e-Commerce dan Centralized Integrated Vendor Database (CIVD), guna meningkatkan kesiapan mereka dalam mengikuti proses pengadaan secara lebih efektif dan kompetitif.

Selain aspek bisnis, kegiatan juga membekali peserta dengan peningkatan kompetensi di bidang kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (HSE). Melalui sesi HSE Upskilling, vendor memperoleh pemahaman mengenai penerapan Contractor Health, Safety, Environment Management System (CHSEMS) untuk mendukung operasional yang aman dan berkelanjutan.

Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menilai industri hulu migas memiliki tanggung jawab untuk menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.

"Industri hulu migas tidak hanya berfokus pada kegiatan eksplorasi dan produksi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha lokal. Melalui pelibatan dan pemberdayaan yang berkelanjutan, kita dapat bersama-sama menciptakan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan daerah," katanya.

Melalui program ini, PC Ketapang II Ltd. berharap vendor lokal semakin siap memenuhi kebutuhan industri hulu migas sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

PC Ketapang II Ltd. merupakan bagian dari Searah Limited, perusahaan patungan PETRONAS dan Eni yang resmi berdiri pada 1 Juni 2026. Perusahaan ini mengelola sejumlah aset migas di Indonesia dan Malaysia, termasuk Wilayah Kerja Ketapang di Jawa Timur, dengan fokus memperkuat kinerja operasional, mendukung pengembangan energi berkelanjutan, serta meningkatkan ketahanan energi regional.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran calon pengurus Dewan Tanfidz, mulai Ketua, Sekretaris, Bendahara, para wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara, calon Ketua dan Sekretaris Dewan Syuro beserta anggota Dewan Syuro, serta pengurus anak cabang (PAC) PKB se-Kabupaten Gresik.

Calon Ketua Definitif DPC PKB Gresik, Muhammad Syahrul Munir, menegaskan kepengurusan mendatang akan memperkuat konsep politik kehadiran hingga ke tingkat PAC, ranting, dan masyarakat.

"Insyaallah komitmen kami sebagai pengurus DPC PKB adalah memasifkan politik kehadiran ke PAC, masyarakat, dan ranting. Kami ingin PKB benar-benar hadir di tengah masyarakat, bukan hanya menjelang pemilu," ujar Syahrul.

Menurutnya, seluruh pengurus harus mengedepankan kerja kolektif. Ia mengingatkan bahwa jabatan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) bukan tujuan utama dalam berpartai.

"KSB itu jabatannya hanya tiga. Kami berharap itu tidak menjadi tujuan utama berpartai. Semua kader memiliki fungsi masing-masing. Wakil ketua punya pembidangan, ada organisasi, kehumasan, dan lainnya. Karena itu kami ingin seluruh pengurus meningkatkan kerja bersama sesuai tugasnya masing-masing," katanya.

Syahrul optimistis PKB Gresik mampu mempertahankan bahkan meningkatkan perolehan suara dan kursi pada pemilu mendatang apabila komunikasi internal terus diperkuat.

"Kunci mempertahankan kemenangan dan meningkatkan suara maupun kursi PKB adalah komunikasi, politik kehadiran, dan kebersamaan," tegasnya.

Sementara itu, calon Ketua Dewan Syuro Definitif PKB Gresik, KH Chusnan Ali, mengajak seluruh kader menjadikan silaturahmi sebagai fondasi membangun kekuatan organisasi.

"Silaturahmi malam ini bukan sekadar bertemu. Dari silaturahmi lahir silatul fikrah atau sambung gagasan, kemudian kita olah menjadi silatul jihad, yakni gerakan perkhidmatan untuk umat," ujarnya.

KH Chusnan menilai komunikasi politik tidak cukup dilakukan di lingkungan struktural partai. Menurutnya, hubungan dengan para kiai kampung, guru ngaji, dan tokoh masyarakat harus terus dirawat.

"Komunikasi harus menembus batas-batas eksternal, tidak hanya di struktural internal. Kiai-kiai kampung dan guru-guru ngaji harus terus kita sambangi dan kita mintai doa," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa perjuangan politik membutuhkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.

"Saya tidak mungkin mampu mengubah arah angin, tetapi saya mampu mengubah kemudi kapal agar menyesuaikan arah angin sehingga tetap sampai pada tujuan," ujarnya mengutip pesan Syech Abul Hasan Asy-Syadzili.

Menutup tausiyahnya, KH Chusnan meminta seluruh kader tidak ragu memperjuangkan kepemimpinan melalui jalur konstitusional dengan langkah yang terukur. Karena tujuan kepemimpinan adalah menghadirkan maslahat bagi masyarakat luas, maka PKB harus berani berkompetisi untuk memastikan pemimpin yang terpilih adalah orang tepat.

"Kita tidak boleh ragu dalam upaya merebut kepemimpinan secara konstitusional. Kita wajib berupaya secara rasional dan terukur," katanya.

Dalam aksi tersebut, para peternak juga membagikan telur secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sekaligus simbol protes atas kondisi ekonomi yang tengah mereka hadapi.

Salah seorang peternak asal Bojonegoro, Isbandi, mengatakan harga telur di tingkat peternak kini hanya berkisar Rp16 ribu per kilogram, turun drastis dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp22 ribu hingga Rp24 ribu per kilogram.

Menurutnya, penurunan harga tersebut membuat peternak mengalami kerugian hingga Rp400 ribu setiap hari. Padahal, produksi telur di peternakannya mencapai sekitar 57 hingga 60 kilogram per hari.

"Setiap hari rata-rata panen telur 57 sampai 60 kilogram. Dengan harga sekarang, kerugian kami bisa mencapai Rp400 ribu per hari," ujarnya.

Ia menjelaskan kondisi ini telah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Melimpahnya populasi ayam petelur yang tidak diimbangi dengan penyerapan pasar menjadi salah satu penyebab utama jatuhnya harga telur.

Ketua PATERAIN, Nur Muhammad Ali, menambahkan bahwa peternak rakyat saat ini menghadapi tekanan ganda. Selain harga telur yang terus merosot, biaya produksi juga meningkat akibat naiknya harga pakan ternak.

Di sisi lain, ekspansi usaha peternakan skala besar dinilai semakin memperparah ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan telur di pasaran.

"Kondisi tersebut mengakibatkan supply dan demand semakin tidak seimbang sehingga harga telur jatuh dan berpotensi mengancam keberlangsungan peternakan rakyat," katanya.

Dalam aksi tersebut, PATERAIN menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan DPRD Jawa Timur. Pertama, mendesak pemerintah melalui Satgas Pangan Polri untuk menegakkan Harga Acuan Pembelian (HAP) sesuai Surat Edaran Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Nomor 285/TS.02.02/K/2026 agar harga telur di tingkat peternak kembali stabil.

Kedua, meminta transparansi harga pakan ternak, mulai dari harga bahan baku impor, mekanisme penetapan harga pakan jadi, data impor bahan baku, hingga distribusi pakan kepada peternak.

Ketiga, mendorong perlindungan terhadap usaha peternak rakyat melalui pembatasan ekspansi korporasi besar di sektor budidaya ayam petelur, penetapan budidaya ayam ras petelur dalam Daftar Negatif Investasi, serta penghapusan Pasal 24 huruf c Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 yang dinilai merugikan peternak mandiri.

Keempat, pemerintah diminta memperluas penyerapan telur hasil produksi peternak rakyat dalam berbagai program pemerintah guna menjaga stabilitas harga.

Kelima, para peternak menegaskan bahwa keberlangsungan usaha peternakan rakyat merupakan bagian penting dari ketahanan pangan nasional. Mereka mengingatkan, jika kerugian terus berlanjut hingga peternak berhenti berproduksi, maka kondisi tersebut akan berdampak terhadap pasokan pangan nasional di masa mendatang.

Tersangka kekerasan seksual tersebut berinisial ST (47 tahun) seorang buruh pabrik yang sudah cerai dengan istrinya, atau ibu kandung korban, sejak 2012. Pelaku telah diringkus Polda Jawa Timur dan sudah ditahan pada 23 Juni 2026.

Kombes Pol Ganis Setyaningrum Direktur Reserse Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Jawa Timur menjelaskan, kasus ini terjadi dalam konteks relasi kuasa antara hubungan ayah dan anak.

 Aksi bejat itu dilakukan tersangka sejak korban masih duduk di bangku kelas 9 SMP sekitar tahun 2025 hingga kelas 1 SMA atau April 2026

Ganis menjelaskan bahwa meski pelaku sudah bercerai namun, ia masih kerap datang ke rumah istrinya di kawasan Sukolilo, Surabaya hampir setiap pekan.

“Untuk TKP-nya di sekitar Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Tersangka ini inisial ST usia 47 tahun bekerja di karyawan pabrik. Tinggal di Surabaya. Dan tentunya pada saat melakukan kekerasan seksual dan ini adalah berupa persetubuhan dan percabulan,” jelasnya di Mapolda Jatim, Senin (29/6/2026).

 Saat kembali ke rumah mantan istrinya itulah, pelaku mulai menyetubuhi anak semata wayangnya. Mereka bertiga tidur bersama dalam satu ruangan ketika pelaku pulang ke rumah.

“Ayah kandung ini pada saat melakukan dengan korban ini pun dilakukan ada ibunya. Namun ibunya dalam kondisi sedang tertidur dan untuk kejadian-kejadian berikutnya adalah dilakukan pada saat ibunya tidak ada di rumah,” jelasnya.

“Jadi posisinya mereka adalah tidur bersama dan di situlah dilakukan persetubuhan cabul terhadap anak kandungnya di mana pada saat itu ibunya sedang tertidur terlelap,” tambahnya.

Kasus pencabulan itu akhirnya terbongkar pada Maret 2026 saat korban mengeluh kepada ibunya karena perutnya sakit dan sering mual hingga muntah.

Ibunya kemudian membawa korban ke Puskesmas lalu diperiksa dan diberi obat lambung. Sesudah meminum obat tersebut, korban tidak muntah lagi namun masih mual.

Kemudian korban mengaku kepada ibunya jika sudah tidak mens sejak bulan Februari 2026. Pada Jumat 17 April 2026, ibu korban membawanya ke dokter spesialis kandungan di Surabaya dengan hasil pemeriksaan korban hamil dengan usia kandungan sudah 4 bulan.

Ganis menegaskan, terhadap penanganan perkara ini, pelaku dijerat dengan UU Perlindungan Anak dan KUHP. Selain itu penyidik juga menerapkan pemberatan hukuman terhadap tersangka karena terjadi hubungan relasi kuasa antara ayah dan anak.

Pasal yang diterapkan adalah Pasal 81 Jo Pasal 76D dan Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang–Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI Nomor. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau Pasal 473 Ayat (2) Huruf b dan Pasal 415 huruf b UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Ancaman hukumannya adalah 5 tahun sampai dengan 15 tahun. Nanti ditambah sepertiga dari ancaman hukuman pokok,” tegasnya.

Sementara itu, Lingga Mahawan Kepala UPTD PPA DP3A Surabaya mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan perlindungan terhadap korban dari aspek psikologis maupun kesehatan.

Terkait dengan masa depan janin yang merupakan hubungan inces, Lingga menyebut hal itu akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Sosial.

“Jadi memang karena ini adalah hubungan inces dan akan berisiko tinggi terhadap kecacatan janin. Untuk saat ini kondisi bayi dalam kandungan dan kondisi anak dalam kondisi sehat. Nanti terkait kelanjutan si bayi seperti apa, nanti akan kami komunikasikan dengan dinas sosial. Apakah memang akan dirawat sendiri oleh keluarga ataukah akan nanti diserahkan kepada panti sosial seperti itu,” ungkapnya.

Memasuki puncak musim kemarau, sumur-sumur galian milik warga setempat dilaporkan mengering total. Sementara beberapa sumur yang masih menyisakan sedikit genangan, hanya menghasilkan air yang keruh, kotor, dan berbau menyengat sehingga sama sekali tidak layak dan berbahaya untuk dikonsumsi sehari-hari.

Kondisi nestapa ini paling parah dirasakan oleh sekitar 100 KK yang bermukim di lingkungan RT 003 RW 013, sebuah wilayah yang secara geografis berada dekat dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pakusari. Akibat hilangnya sumber air di lingkungan domestik, warga kini harus bertaruh tenaga mencari pasokan air bersih ke titik lain yang berjarak cukup jauh dari rumah mereka.

Krisis Rutin yang Terabaikan
Ketua RT setempat, Insiana (43), memaparkan bahwa fenomena kekeringan ini sebenarnya merupakan persoalan klasik yang selalu berulang setiap tahun. Namun, yang membuat warga kecewa, pada musim kemarau tahun 2026 ini, mereka sama sekali belum menerima kiriman bantuan pasokan air bersih dari pemerintah daerah seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Sudah sekitar dua bulan ini kami tidak ada air. Kalau masuk musim kemarau memang selalu seperti ini. Sumur warga kering semua, ada yang kedalamannya 10 meter, 13 meter, sampai 16 meter, tapi tetap tidak ada air," urai perempuan yang akrab disapa Bu Yesi tersebut, Senin (29/6/2026).

Berbagai ikhtiar mandiri telah dicoba warga dengan memperdalam sumur galian mereka, namun usaha itu sia-sia lantaran cadangan air tanah di kawasan tersebut lenyap. Guna menyambung hidup, setiap hari warga harus mengangkut galon plastik bekas berkapasitas 15 liter menggunakan sepeda motor menuju area sekitar TPA Pakusari demi mendapatkan air untuk memasak. Sedangkan untuk keperluan MCK, warga terpaksa menempuh jarak satu kilometer menuju sungai di belakang Mapolsek Pakusari.

Keluhan senada disuarakan Hosna (65), lansia setempat yang sumur sedalam 12 meternya telah kering kerontang. Warga sangat berharap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember bisa segera menerjunkan armada dropping air bersih ke lokasi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar beribadah dan rumah tangga.

BPBD Klaim Belum Terima Laporan Resmi
Padahal, Pemerintah Kabupaten Jember sebelumnya telah menetapkan status siaga darurat kekeringan bertepatan dengan momen Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2026. Berdasarkan rilis mitigasi dari BMKG, Jember diproyeksikan masuk kemarau sejak akhir April dengan puncak kekeringan pada Agustus mendatang.

Kepala BPBD Jember, Edy Budi Susilo, menaruh atensi pada enam wilayah zona merah rawan kekeringan meliputi Kecamatan Tempurejo, Rambipuji, Tanggul, Patrang, Kalisat, dan Sumbersari. Sayangnya, Kecamatan Pakusari tampaknya luput dari radar prioritas dan pengawasan.

Pihak BPBD berdalih bahwa alokasi dropping air bersih baru bisa dikucurkan setelah melewati proses asesmen lapangan, namun hingga hari ini kondisi kritis yang menimpa warga Desa Sumber Pinang diklaim belum masuk dalam dokumen laporan resmi di meja BPBD.

"Kami belum mendapat laporan terkait kejadian kekeringan. Lebih lanjut kami akan berkoordinasi dengan pimpinan," ungkap salah seorang anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Jember yang enggan disebutkan namanya. Warga pun kini hanya bisa menanti respons cepat birokrasi sebelum krisis air ini berdampak lebih luas pada kesehatan masyarakat.

Peristiwa pencurian terjadi di rumah milik inisial PP, 29, di Jalan Wendit Utara, Desa Mangliawan, Jumat (26/6/2026) malam. Dalam kejadian tersebut, korban kehilangan satu unit PlayStation 4 dengan nilai kerugian sekitar Rp4,5 juta.

Kasihumas Polres Malang, AKP M. Budiono mengatakan, pelaku diamankan pada Sabtu (27/6/2026) sekitar pukul 02.30 WIB setelah petugas melakukan penyelidikan berdasarkan laporan korban dan keterangan para saksi.

"Kurang dari 24 jam setelah kejadian, petugas berhasil mengidentifikasi sekaligus mengamankan pelaku. Kecepatan pengungkapan ini merupakan hasil dari penyelidikan intensif yang dilakukan personel Polsek Pakis," kata Budiono, Senin (29/6/2026).

Dari hasil penyelidikan, pelaku diduga memanfaatkan kondisi rumah yang sedang kosong karena ditinggal pemiliknya bersama keluarga. Pelaku masuk dengan memanjat melalui jendela belakang yang tidak terkunci sebelum mengambil PlayStation 4 yang berada di ruang tamu.

"Pelaku memanfaatkan kelengahan pemilik rumah dengan masuk melalui jendela belakang yang tidak terkunci. Setelah berhasil masuk, pelaku mengambil satu unit PlayStation 4 yang berada di ruang tamu, kemudian keluar melalui jalur yang sama," jelas Budiono.

Saat diperiksa, pelaku mengaku telah menjual konsol gim hasil curian tersebut kepada rekannya seharga Rp850 ribu. Polisi kemudian berhasil mengamankan kembali satu unit PlayStation 4 sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan.

"Motif pelaku diduga untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjual barang hasil curian. Saat ini pelaku telah diamankan berikut barang bukti dan proses penyidikan masih terus berjalan," ujarnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Polres Malang juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi pencurian dengan memastikan seluruh akses masuk rumah dalam kondisi terkunci saat ditinggalkan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk memastikan pintu maupun jendela rumah terkunci dengan baik ketika ditinggalkan. Langkah sederhana tersebut dapat meminimalkan peluang terjadinya tindak kejahatan," pungkas Budiono.