KLIKJATIM.Com | Bojonegoro – Kabupaten Bojonegoro tampil dominan pada gelaran High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TP2ED se-Jawa Timur yang berlangsung di Ballroom Hotel DoubleTree Surabaya, Selasa (25/11/2025).
Dalam forum ekonomi bergengsi tersebut, Bojonegoro berhasil membawa pulang dua penghargaan strategis yang menjadi perhatian daerah lain.
Mengusung tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan Pangan, Menjaga Stabilisasi Harga, dan Mempercepat Digitalisasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Berdaya Tahan”, kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi daerah dalam memperkuat fondasi ekonomi regional.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menerima langsung dua penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, masing-masing sebagai Pendukung Program Kelancaran Mobilitas Terbanyak dan TP2DD Kabupaten dengan Indeks ETPD Semester I 2025 Tertinggi.
Prestasi ini mengukuhkan posisi Bojonegoro sebagai daerah yang progresif dalam penguatan mobilitas wilayah serta percepatan digitalisasi pemerintahan. Optimalisasi layanan publik dan pemanfaatan transaksi elektronik menjadi faktor pendorong yang mengantarkan Bojonegoro meraih capaian tertinggi.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya sinergi tiga forum ekonomi tersebut sebagai motor penggerak pertumbuhan yang inklusif.
“Bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Makin ekonomi tumbuh, makin mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Termasuk bagaimana investasi bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Ia berharap seluruh daerah, termasuk Bojonegoro, terus memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
Usai menerima penghargaan, Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran perangkat daerah.
“Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi milik seluruh masyarakat Bojonegoro. Kami berkomitmen memperkuat mobilitas daerah, mendorong digitalisasi layanan publik, dan memastikan pembangunan berjalan efektif serta tepat sasaran,” tuturnya.
Bupati juga menyebut bahwa percepatan digitalisasi menjadi pondasi penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pemerintahan.
“Transformasi digital adalah kebutuhan, bukan pilihan. Dengan layanan yang semakin cepat dan transparan, kami ingin memastikan masyarakat mendapat kemudahan dan kepastian dalam setiap urusan pemerintahan,” pungkasnya.
Editor : Abdul Aziz Qomar
