KLIKJATIM.Com | Gresik – Senin (6/7/2020) hari ini sejatinya diagendakan sidang pertama kode etik terhadap anggota DPRD Gresik, Nur Hudi Didin Arianto atas dugaan penyalahgunaan jabatan dalam kasus tawaran uang damai terhadap korban pemerkosaan asal Kecamatan Benjeng. Namun, sidang oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik tersebut akhirnya batal digelar karena pihak pelapor yang merupakan kakak korban tidak bisa hadir.
"Tadi lewat kuasa hukumnya juga ngabari kalau (pelapor) tidak hadir karena korban (MD) melahirkan," kata Ketua BK DPRD Gresik, Faqih Usman.
Setelah sempat menunggu hingga pukul 10.00 WIB, akhirnya disepakati bahwa sidang kode etik ini ditunda. Pihaknya akan melakukan pemanggilan kedua.
"Kami jadwalkan kembali Senin (13/7/2020) pekan depan, karena hari ini pelapor tidak hadir," terangnya.
[irp]
Ditambahkan, pemanggilan ini rencana akan dilakukan sampai tiga kali. Jika selama tiga kali pihak pelapor tidak kunjung hadir, maka kasus dugaan keterlibatan Nur Hudi memberikan iming-iming uang damai Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar kepada korban di bawah umur dengan tersangka Sugianto tersebut dianggap berakhir.
Terpisah, Chandra selaku pelapor saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya memang tidak bisa hadir sekarang. Pasalnya, korban yang merupakan adiknya sedang persiapan proses persalinan.
"Mohon maaf saya tidak bisa ikut, soalnya ngurus adik besok (Selasa, red) mau lahiran di Rumah Sakit. Dan sekarang masih ngurus surat-suratnya," paparnya.
[irp]
Lebih lanjut, Chandra pun mengaku ingin mencabut laporannya itu di BK DPRD Gresik. Dia ingin fokus mengurus adiknya yang akan melahirkan anak pertama.
"Kalau bisa dicabut aja, soalnya beban buat saya. Saya mau fokus ngurus adik, kasihan Ibu sudah tua sering sakit tidak bisa merawat adik. Yang penting satu, tujuan saya udah terpenuhi yaitu (diduga) pelaku sudah ditahan dan harus dihukum," tandasnya.
"Tidak ada. Itu murni niat saya sendiri, soalnya beban buat saya," tambahnya saat ditanya apakah ada pihak lain yang mencoba mempengaruhi. (nul)
Editor : Redaksi
