KLIKJATIM.Com | Sumenep – Program Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, tampaknya belum mampu memikat hati masyarakat menjelang dimulainya tahun ajaran perdana. Antusiasme warga untuk menyekolahkan anaknya di lembaga baru tersebut tergolong masih sangat rendah, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar (SD).
Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep, jumlah pendaftar tingkat SD hingga akhir masa penerimaan baru menyentuh angka empat anak. Sementara untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), progresnya sedikit lebih baik dengan catatan 38 calon siswa yang mendaftar.
Padahal, dari segi daya tampung, pemerintah daerah telah menyiapkan masing-masing satu rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SD dan SMP dengan kapasitas ideal 30 peserta didik per kelas.
Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumenep, Abdul Rahman Riadi, membenarkan kuota penerimaan di setiap jenjang sebenarnya sudah dipersiapkan secara matang. Namun, realisasi pendaftaran di lapangan, terutama tingkat dasar, masih jauh dari ekspektasi.
"Untuk masing-masing jenjang, baik SD maupun SMP, kami sediakan satu rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa," ujar Rahman, Jumat (3/7/2026).
Rahman menganalisis, sepinya peminat ini dipicu oleh faktor psikologis orang tua siswa yang masih meragukan kesiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Salah satu kendala utama yang menjadi sorotan adalah belum tersedianya fasilitas gedung pendidikan yang permanen.
Pada tahun ajaran perdana ini, proses belajar mengajar terpaksa harus menempati Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Batuan sebagai lokasi sementara sembari menunggu rampungnya pembangunan gedung utama.
"Fasilitas yang sifatnya masih sementara ini menjadi pertimbangan besar bagi orang tua. Mereka cenderung ingin melihat dulu sejauh mana kesiapan sarana dan prasarana sekolahnya," imbuhnya.
Di samping masalah infrastruktur, Rahman juga mengakui penyebaran informasi mengenai program ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, banyak warga yang belum memahami utuh esensi konsep Sekolah Rakyat, mulai dari sistem kurikulum, pola pembelajaran, hingga mekanisme pelaksanaannya.
Merespons evaluasi tersebut, pihaknya berjanji akan mendongkrak intensitas sosialisasi dan edukasi ke publik agar kepercayaan masyarakat terhadap program andalan ini terkerek naik.
"Ke depan, publikasi dan sosialisasi mengenai Sekolah Rakyat ini wajib dimaksimalkan. Tujuannya agar masyarakat paham dan tidak ada lagi keraguan untuk mendaftarkan anak-anak mereka," tegas Rahman.
Seretnya angka pendaftar ini pun memantik perhatian serius dari gedung parlemen. Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Sami'oeddin, mendesak Dinsos P3A agar segera berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke tingkat pelosok desa.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, masyarakat berhak mendapatkan kejelasan menyeluruh mengenai visi, misi, dan keunggulan Sekolah Rakyat agar tidak memandang sebelah mata program tersebut.
Sami'oeddin juga mewanti-wanti Pemkab Sumenep agar mempercepat penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang representatif dan permanen.
"Infrastruktur permanen itu krusial. Dengan begitu, masyarakat punya keyakinan penuh bahwa Sekolah Rakyat benar-benar siap dan mampu menjadi alternatif pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak di Sumenep," pungkas Sami'oeddin
Editor : Fatih
