Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian program Konsolidasi Tanah (KT) pada penghujung tahun 2025. Program ini merupakan bagian integral dari upaya menata ruang, mengentaskan kawasan kumuh, serta meningkatkan kualitas permukiman dan nilai tanah masyarakat.
Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Embun Sari, mengungkapkan progres signifikan dalam Rakernas Kementerian ATR/BPN 2025, Senin (08/12/2025).
“Tahapan Konsolidasi Tanah tahun 2025 menunjukkan progres signifikan. Mulai dari desain penataan (B04), persetujuan masyarakat terhadap desain (B06), kesepakatan rencana aksi bersama warga (B09), semua sudah selesai. Ini kita lagi berjuang finalisasi dokumen yang siap masuk tahap sertipikasi (B12), insyaallah juga bisa 100% selesai," ungkap Embun Sari.
Sepanjang tahun 2025, Ditjen PTPP telah melaksanakan Konsolidasi Tanah di 16 provinsi dengan melibatkan total 2.833 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, realisasi pembangunan fisik Konsolidasi Tanah telah mencapai 81%.
Embun Sari menargetkan bahwa seluruh paket Konsolidasi Tanah yang menjadi prioritas dapat diselesaikan melalui kerja sama erat antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, Kantor Pertanahan, dan pemerintah daerah.
Penyelesaian program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan struktur ruang, tetapi juga mengintegrasikan penataan kembali lingkungan permukiman agar lebih tertib, legal, dan layak huni.
Untuk memperlancar akselerasi, Konsolidasi Tanah dipadukan dengan penguatan basis data dan monitoring berbasis dashboard sehingga progres di tiap lokasi dapat dipantau secara real time. Embun Sari menekankan pelaporan digital perlu dilakukan secara disiplin untuk mempercepat koordinasi antar unit dan mengatasi hambatan di lapangan.
Dalam Rakernas yang dihadiri 471 peserta dari penjuru Indonesia ini, Embun Sari turut melaporkan realisasi anggaran Ditjen PTPP yang menunjukkan tren positif.
"Realisasi anggaran di pusat saat ini sudah 93,96%, sementara untuk di daerah sudah 88%," tuturnya.
Rakernas Kementerian ATR/BPN berlangsung selama tiga hari, 8–10 Desember, dengan berbagai agenda yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan pertanahan.
Editor : Fatih
