KLIKJATIM.Com | Gresik — Pemerintah Kabupaten Gresik secara resmi menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (10/11/2025).
Dalam rapat tersebut, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa APBD tahun depan akan difokuskan untuk mempercepat transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
Menurut Bupati Yani, tema pembangunan Gresik 2026 mengusung semangat “Percepatan Transformasi Sosial, Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif.” Tema ini disusun selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi.
“Penurunan pendapatan transfer pada 2026 harus menjadi pemicu semangat kerja kita. Kita perlu meningkatkan kemandirian fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah,” ujar Yani di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gresik.
Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp3,36 Triliun
Dalam RAPBD 2026, pendapatan daerah Kabupaten Gresik diproyeksikan sebesar Rp3,36 triliun, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer.
Rinciannya, PAD ditargetkan sebesar Rp1,59 triliun, terdiri dari:
- Pajak daerah: Rp1,10 triliun
- Retribusi daerah: Rp396,78 miliar
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: Rp12,05 miliar
- Lain-lain PAD yang sah: Rp84,37 miliar
Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah ditaksir mencapai Rp1,76 triliun.
Belanja Daerah Rp3,50 Triliun
Dari sisi belanja, Pemkab Gresik memproyeksikan total belanja daerah sebesar Rp3,50 triliun, yang dialokasikan untuk belanja operasi, modal, transfer, serta belanja tidak terduga.
Rinciannya:
- Belanja operasi: Rp2,59 triliun
- Belanja pegawai: Rp1,22 triliun
- Barang dan jasa: Rp1,05 triliun
- Hibah: Rp321,90 miliar
- Bantuan sosial: Rp6,33 miliar
- Belanja modal: Rp214,55 miliar
- Termasuk pembangunan jalan, jaringan, irigasi, gedung, dan aset daerah.
- Belanja transfer: Rp680,68 miliar
- Belanja tidak terduga: Rp10 miliar
Selain itu, pembiayaan daerah diperkirakan sebesar Rp143,15 miliar, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Fokus pada Pelayanan Dasar dan Pemerintahan Adaptif
Bupati Fandi Akhmad Yani menyebutkan, porsi terbesar belanja diarahkan untuk urusan wajib pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar — mencapai Rp2,08 triliun.
Selain itu, anggaran juga disiapkan untuk urusan pemerintahan pilihan, pendukung, penunjang, serta pengawasan dan kewilayahan dengan total lebih dari Rp1,49 triliun.
“RAPBD 2026 diharapkan tidak hanya menjadi angka, tetapi instrumen nyata untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah,” tegasnya.
Bupati Yani berharap, pembahasan RAPBD dapat segera dilakukan secara mendetail antara eksekutif dan legislatif sesuai batas waktu yang ditetapkan peraturan. Ia menutup sambutannya dengan harapan agar seluruh program yang disepakati nanti benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Gresik.
Editor : Abdul Aziz Qomar
