KLIKJATIM.Com | Gresik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik harus menghadapi tantangan berat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Pasalnya, dana yang ditransfer dari pemerintah pusat diproyeksi mengalami pemangkasan cukup besar, mencapai Rp571 miliar.
Akibat pengurangan tersebut, proyeksi APBD Gresik 2026 yang semula diperkirakan sebesar Rp4,1 triliun dan dibahas bersama DPRD menjadi Rp3,9 triliun, kini turun drastis menjadi sekitar Rp3,6 triliun. Nilai itu berkurang Rp200 miliar dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp3,8 triliun.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil, menjelaskan bahwa dana transfer yang berkurang meliputi beberapa pos penting, di antaranya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Desa (DD). “Dana desa total pengurangannya (diperkirakan) mencapai Rp 40 miliar,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkab Gresik memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan. Washil menegaskan, belanja pemerintah daerah akan tetap memprioritaskan mandatory spending, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), belanja pegawai, dan pengawasan.
“Pengurangan dana transfer ini memang berpengaruh terhadap kegiatan di daerah, tapi kami memastikan tidak ada kegiatan yang hilang. Misalnya perbaikan sekolah, jumlah sekolah yang diperbaiki tetap sama, hanya volumenya yang dikurangi,” jelas mantan Kepala Dinas CKPKP tersebut.
Untuk menutupi kekurangan anggaran, Pemkab Gresik juga akan memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya itu dilakukan dengan ekstensifikasi pajak dan optimalisasi aset daerah.
Baca juga: Pendapatan Pajak Daerah dalam P-APBD Gresik 2025 Diproyeksi Hanya Tercapai 95 Persen“Dengan diberlakukannya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kami memproyeksikan akan muncul investasi besar. Bukan menaikkan pajak, tapi memperluas basisnya. Selain itu, sewa aset seperti jaringan bawah tanah juga akan dimaksimalkan,” tambah Washil.
Ia menegaskan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan berinovasi agar tetap mampu menghasilkan output maksimal di tengah keterbatasan anggaran.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir mengatakan, kondisi ini menjadi tantangan serius bagi daerah untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran.
“Daerah dituntut untuk seefektif dan seefisien mungkin, bahkan ada beberapa kegiatan yang dikurangi atau dihilangkan,” ujarnya.
Syahrul mengakui, pemangkasan dana transfer ini mengguncang kondisi fiskal daerah.
“Guncangan fiskal ini pasti terasa hingga tingkat desa, karena Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) juga terdampak,” katanya.
Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan potensi pendapatan daerah agar lebih optimal.
“Kemandirian daerah menjadi kunci pembangunan saat ini. Karena itu, prioritas pembangunan harus disusun secara bijak, terutama yang menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat,” pungkasnya. (qom)
Editor : Abdul Aziz Qomar
