KLIKJATIM.Com | Lamongan — Kabupaten Lamongan resmi ditetapkan sebagai proyek percontohan (pilot project) dalam simulasi penebusan pupuk subsidi khusus sektor perikanan.
Langkah ini merupakan bentuk aktualisasi pemerintah pusat dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) No. 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 22 Tahun 2025, yang direncanakan akan berlaku serentak secara nasional pada Januari 2026 mendatang.
Sebagai wilayah dengan potensi tambak yang sangat luas, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kesuksesan program ini.
Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes tersebut, pupuk merupakan komponen vital bagi petambak untuk menjaga produktivitas lahan dan kualitas hasil panen, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat mendukung Perpres adanya subsidi pupuk sektor perikanan. Karena beberapa waktu subsidi pupuk sektor perikanan sempat terhenti, dan membawa dampak kurang baik pada produktivitas petambak kami," tutur Pak Yes saat menghadiri sosialisasi dan simulasi penebusan di UD Tani Jaya, Desa Sukorejo, Kecamatan Turi, Minggu (21/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Pak Yes melaporkan bahwa saat ini sudah terdapat 23 ribu petambak Lamongan yang terdaftar dalam e-Rencana Sistem Pertanian (ERSP).
Meski demikian, mengingat total petambak di Lamongan mencapai 30 ribu orang, ia mendorong peningkatan keaktifan masyarakat dalam pengisian data ERSP. Pendataan ini sangat krusial karena menjadi dasar utama penentuan kuota pupuk bersubsidi yang akan diterima oleh masing-masing petambak.
Guna memastikan seluruh petambak terakomodasi, Pak Yes menginstruksikan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan beserta para Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) untuk terus melakukan pendampingan intensif dan kolaborasi aktif dalam proses pemutakhiran data di lapangan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, TB Haeru Rahayu, yang hadir langsung dalam simulasi tersebut menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan sebanyak 295 ribu ton pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memperkuat ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya di berbagai daerah.
Ia juga menekankan bahwa simulasi ini sangat penting untuk menjamin akurasi penyaluran sekaligus membiasakan petambak dengan penggunaan teknologi digital dalam sistem penebusan pupuk. Hal ini dilakukan agar ke depannya tidak ada kendala teknis saat program diresmikan secara luas.
"Adanya peraturan baru dalam pengajuan pupuk subsidi, petambak tidak perlu khawatir tidak bisa akses. Karena teman-teman PPL, Dinas Perikanan, dan pemerintah daerah sudah berkomitmen mendampingi dan mensukseskan program ini," tegas Dirjen TB Haeru Rahayu.
Dengan adanya skema subsidi yang lebih terorganisir melalui sistem digital, diharapkan tantangan pupuk yang selama ini dihadapi petambak Lamongan dapat teratasi, sehingga target swasembada pangan dari sektor perikanan dapat tercapai dengan lebih maksimal.
Editor : Fatih
