Kamis, 23 Apr 2026 16:59 WIB
klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

Jembatan Timbang Bakal Dikembalikan Ke Provinsi

avatar klikjatim.com
  • URL berhasil dicopy
Pimpinan DPRD Jatim (Tri Wahyudi/Klikjatim.com)
Pimpinan DPRD Jatim (Tri Wahyudi/Klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com l Surabaya - Kementerian Perhubungan akan mengembalikan pengelolaan Jembatan Timbang kepada provinsi. Hal ini disampaikan langsung Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi saat menerima kunjungan dari Gubernur dan Pimpinan DPRD Jatim, beberapa waktu lalu.

Gubernur dan Pimpinan DPRD Jatim memang melakukan Road Show ke sejumlah kementerian di Jakarta. Hal ini terkait impelementasi Peraturan Presiden 80/2019 tentang percepatan pembangunan kawasan Gerbangkertasusila, kawasan Bromo Tengger Semeru, Selingkar Wilis dan lintas selatan. Dalam agenda tersebut juga dibahas terkait pengelolaan Jembatan Timbang.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak mengungkapkan, ketika pertemuan dengan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan pada Jumat (17/1/2020),  hadir juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta beberapa menteri yang lain. Kesempatan itu digunakan khusus untuk menyampaiakan kepada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi persoalan implementasi UU 23/2014 tentang jembatan timbang yang ditarik oleh pemerintah pusat yang kini justru tidak ada yang mengelola.

[irp]

“Di hadapan Pak Menhub, kami menyampaikan permohonan supaya jembatan timbang itu dikembalikan kepada daerah. Karena hampir semua jembatan timbang sekarang ini dalam posisi mangkrak dan tidak terurus,” terang Sahat, ditemui di kantornya, Senin (20/1/2020).

Tidak disangka, Menteri Perhubungan langsung merespon positif usulan tersebut. Meski awalnya Kemenhub berencana menggandeng pengelolaan jembatan timbang dengan pihak ketiga semacam outsourcing swasta. Namun hal ini terbantahkan karena Pemprov Jatim yang juga siap secara SDM dan keahlian. “Dalam pertemuan itu  menteri perhubungan menyampaikan kesanggupannya akan mengembalikan jembatan timbang kepada daerah,” ungkap Sahat didampingi Kusnadi .

[irp]

Hal ini kemudian menjadikan salah satu kebanggaan bagi Jawa Timur. Agar Jembatan Timbang yang tersebar disejumlah titik bisa kembali beroperasi. Karena semenjak diambil alih pusat, Jembatan Timbang tidak lagi mengawasi kendaraan yang kelebihan muatan angkut sehingga berpotensi merusak kondisi jalan. “Ini kami anggap salah satu keberhasilan, dan kita senang. Karena pada saat itu pak menteri berjanji segera merevisi mengajukan perubahan terhadap undang-undang terkait pengaturan jembatan timbang dalam Prolegnas 2020,” papar politisi Partai Golkar ini.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama DPRD Jatim juga memperjuangkan persoalan uji type angkutan dan ijin bis pariwisata yang saat ini diambil alih pemerintah pusat. Hal itu sangat memberatkan pengusaha angkutan. “Pak menteri juga menyanggupi dikembalikan ke Provinsi Jatim,” sebutnya. 

Setelah ada kebijakan ini, kata Sahat, pimpinan DPRD Jatim akan segera mensosialisasikan ke komisi terkait. “Kami akan minta kepada Komisi D untuk mengawal kebijakan tersebut, agar Jembatan Timbang resmi dikelola Provinsi Lagi,” pungkas Sahat. (tryk/bro)

Editor :

Berita Terbaru