KLIKJATIM.Com | Surabaya - Komisi C DPRD Jatim bakal menggagas Raperda BUMD Go IPO (Initial Public Offering). Langkah ini diharapkan bisa menjadi solusi berbagai persoalan BUMD milik Pemprov Jatim.
[irp]
Diketahui, Pemprov Jatim sendiri memiliki 9 BUMD dan 1 kemitraan pusat, provinsi dan Kota Surabaya yakni Bank BPD Jatim, BPR/UMKM Jatim, Panca Wira Usaha (PWU), Jatim Graha Utama (JGU), Petrogas Jatim Utama (PJU), Jamkrida, Askrida, Jatim Krida Utama, Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) dan PT SIER.
Ketua Komisi C DPRD Jatim H. Hidayat mengatakan, seperti dalam PP 54/2017, tujuan dibentuknya BUMD adalah meningkatkan pendapatan daerah serta memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.
Namun, kata Hidayat, dalam evaluasi Komisi C DPRD Jatim, mayoritas BUMD belum menunjukkan performa yang optimal. Capaian BUMD dinilai selalu di bawah target bahkan cenderung mengalami kerugian.
"Penyebabnya adalah faktor internal yaitu buruknya tata kelola management perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip Good Coorporate Goverment (GCG)," ungkap Hidayat, Selasa (7/9/2021).
Selain itu, tidak optimalnya kinerja BUMD juga dipicu oleh penempatan SDM para pejabat baik jajaran direksi maupun komisaris yang tidak memiliki kompetensi, bahkan posisi tersebut dibiarkan kosong oleh pemerintah provinsi.
"Ini salah satu bukti ketidakseriusan Pemprov Jatim dalam mengelola dan melakukan penyehatan di tubuh BUMD. Sehingga berdampak besar terhadap capaian target perusahaan," tegasnya.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim itu juga mengungkapkan, bahwa pada masa pandemi Covid-19 ini hanya Bank Jatim saja yang capaian target pendapatannya relatif masih stabil.
"Dengan gambaran di atas, DPRD Jatim perlu melakukan langkah strategis untuk mendorong peningkatkan kinerja BUMD Jatim sehingga bisa eksis bahkan di tengah pandemi, salah satu langkah kongkritnya adalah mendorong BUMD Go IPO. Dengan langkah ini diharapkan bisa menjawab kendala dan kesulitan yang dihadapi pejabat BUMD," imbuhnya.
Selain itu, lanjut Hidayat, dengan IPO Pemprov Jatim juga bisa menjual sebagian saham BUMD kepada masyarakat dan memanfaatkan dana segar tersebut untuk mengembangkan bisnis tanpa harus mengajukan kredit ke bank dan tidak membebani APBD sebab tidak perlu mengajukan suntikan modal.
"Keuntungan lainnya adalah BUMD akan dipaksa menjadi perusahaan yang sehat, kredibel dan memiliki reputasi yang bagus karena masyarakat ikut mengontrol jalannya perusahaan melalui laporan tahunan kerja perusahaan, kepatuhan terhadap prinsip GCG dengan sendirinya juga akan tercipta karena menjadi persyaratan untuk IPO," jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan, langkah strategis ini, kata dia, sangat penting diambil oleh DPRD Jatim untuk membantu Pemprov Jatim dalam memecahkan kebuntuan yang ada. "DPRD Jatim mendorong upaya BUMD Go Initial Public Offering melalui Perda yang diinisiasi oleh DPRD Provinsi Jatim," pungkasnya. (bro)
Editor : Redaksi
