KLIKJATIM.Com ǀ Gresik – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) ikut mengkritisi pelaksanaan agenda kunjungan kerja (kunker) DPRD Gresik, yang sering dilakukan dalam periode 2014-2019. Bahkan, kegiatan pelesiran wakil rakyat dalam seminggu bisa dua kali tersebut dinilai merupakan pemborosan anggaran.
“Kalau satu minggu bisa dua kali, itu menurut saya pemborosan anggaran,” ujar Koordinator FITRA Jatim, Dahlan.
Agenda kunker memang diperbolehkan secara ketentuan. Namun kegiatan yang di dalamnya juga berkaitan perjalanan dinas anggota dewan tersebut, harus tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi dan moral penggunaan anggaran.
[irp]
Jika pelaksanaan kunker dalam seminggu sampai dua kali, maka patut dipertanyakan efektivitasnya. Apakah hal itu berbanding lurus untuk meningkatkan kinerja anggota dewan?
Menurutnya, semua itu harus diukur. Publik secara luas harus dapat mengetahui hasil-hasil kunker, yang dilakukan para wakilnya (DPRD, red) dengan anggaran sangat besar.
“Kalau itu tidak bisa diukur, maka ada tanda tanya. Ada indikasi memang itu (kunker) untuk menambah penghasilan, kan selama ini memang model-model seperti itu,” paparnya.
Dia pun menegaskan, bahwa efektivitas dari kegiatan sangatlah penting. Sehingga diharapkan anggota dewan ke depan lebih memperhatikan tentang efektivitas anggaran.
“Supaya anggaran itu bisa dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan dasar layanan masyarakat yang lebih luas. Dan itu langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kalau kunker itukan lebih banyak untuk kepentingan anggota DPRD,” ungkap Dahlan.
[irp]
Maka, legislatif yang juga memiliki fungsi budgeting (penganggaran) harus mampu mengelola anggaran lebih efektif. Pasalnya anggaran juga terbatas untuk menyikapi segala persoalan yang dihadapi Pemkab Gresik.
“Nah, kalau anggarannya hanya untuk mendanai kunker-kunker itu ya masyarakat secara tidak langsung dirugikan. Karena dari hasil-hasil kunker itu juga tidak ada transparansi ke publik. Kalau Rp 10 miliar itu digunakan untuk pendidikan, ya saya rasa banyak yang terkover dengan anggaran sebesar itu,” imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah perwakilan masyarakat Gresik yang tergabung dalam forum kota (forkot), menyatakan penolakan terhadap anggaran kunker dewan. Pasalnya, kegiatan pelesiran DPRD yang sangat sering dilakukan tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan terkesan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
Penolakan masyarakat yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa (unras) tersebut, juga menyoroti tentang dugaan potongan 10 persen anggaran program jaring aspirasi masyarakat. (nul/roh)
Editor : Redaksi
