KLIKJATIM.Com I Pasuruan - Gesernya proyek pengadaan lahan SMPN 2 Pandaan senilai Rp 7 miliar, membuat kalangan dewan khususnya Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan "klabakan". Bahkan komisi yang membidangi pendidikan ini saling tuding dibalik gesernya proyek tersebut.
[irp]
"Penggesernya proyek pengadaan lahan tersebut tidak pernah dibahas. Kalau pun digeser seharusnya melalui pembahasan terlebih dahulu," ungkap Samsul Hidayat heran.
Seharusnya, menurut politisi PKB ini, pengalihan proyek harus melalui mekanisme yang ada. Ia mengaku tidak mengetahui secara detail penggeseran proyek Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Pasuruan itu. "Yang saya tahu proyek pengadaan lahan dialihkan ke fisik SD dan SMP se Kabupaten Pasuruan," terangnya.
Ditanya gesernya proyek pengadaan lahan SMP N 2 Pandaan hanya diketahui unsur pimpinan dewan, politisi asal Gempol enggan menjawab.
Menanggapi hal tersebut, Solihin Kabid Dikdas Dispendik Kabupaten Pasuruan menanggapi dengan santai. Dijelaskan dia, Tahun 2020 ini Dispendik menyiapkan anggaran Rp 7 miliar untuk pengadaan lahan. Dan dana melakat di DPA (daftar pengisian anggaran). Namun di tengah jalan, dana tersebut tidak terserap lantaran ada SE Bupati Nomer : 900/1443/424.102/2020 tentang recofusing anggaran salah satunya point di SE terkait larangan pengadaan tanah.
"Dana yang tidak terserap dialihkan ke rehab sekolah saat P-APBD," jelasnya.
Ia menambahkan, ada beberapa usulan rehab lembaga pendidikan yang diusulkan melalui pokir (pokok pikiran dewan) yang memang tidak bisa dilaksanakan imbas refosucing, karena ada anggaran pengadaan tanah yang tidak bisa diserap. Akhirnya dana tersebut dialihkan untuk kegiatan rehab lembaga pendidikan milik dewan yang batal dilaksanakan.
Ketika ditanya berapa jumlah lembaga pendidikan yang direhab serta jumlah anggaran di masing masing unit, Solihin tidak bisa memberikan jawaban yang detail. Sebab, data –data masih dibawa anak buahnya yang sedang tugas ke lapangan. Dia hanya mengatakan untuk pagu anggaran rehab di masing masing lembaga sesuai usulan yang sudah masuk yakni di bawah Rp 200 juta rupiah.
"Pertimbangannya kalau proyek P-APBD waktunya pendek ,tujuannya agar pengerjaan fisik bisa tepat waktu," tutupnya. (bro)
Editor : Redaksi
Tegaskan Penguatan Kesejahteraan Pekerja, Presiden Prabowo Soroti Pengesahan UU PPRT dan Kenaikan Bagi Hasil Ojol
KLIKJATIM.Com | Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah arah kebijakan strategis pemerintah di bidang ketenagakerjaan…
HUT RI ke-81 di Jember: Doa Lintas Agama hingga Konser Gratis Ndarboy Genk
KLIKJATIM.Com | Jember — Pemerintah Kabupaten Jember mengemas peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan rangkaian kegiatan yang memadukan a…
Kinerja Semester I 2026 Menguat, SGN Pacu Produktivitas dan Transformasi Industri Gula
KLIKJATIM.Com | SURABAYA — PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) mencatat perkembangan positif sepanjang Semester I 2026. Capaian tersebut menjadi pijakan perusahaan …
Peringati HUT ke-81 RI di Kabupaten Bojonegoro, Bawa Sinergi dan Semangat Kemerdekaan Dorong Pembangunan Daerah
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bojonegoro berlangsung khidmat sekaligus meriah.…
Bantuan Gempa NTT Dikirim Lewat MV Tidar, KSOP Tanjung Perak dan Pelindo Group Bersinergi
KLIKJATIM.Com | Surabaya — Kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) diwujudkan melalui kolaborasi antara Kantor K…
PLN Pastikan Listrik Andal, Upacara HUT ke-81 RI di Berbagai Daerah Berlangsung Lancar
KLIKJATIM.Com | Jakarta — PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik tetap andal selama pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 K…