KLIKJATIM.COM | BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyelenggarakan Kick Off dan Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 pada Rabu, 26 Februari 2025.
Acara ini berlangsung di ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, dan menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno.
Pratikno menjelaskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait penguatan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan toleransi. “Kedua aspek ini berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,” ujarnya.
Selain itu, Pratikno memaparkan lima dari tujuh program quick win pemerintahan Prabowo yang dikendalikan oleh Kemenko PMK.
Baca Juga: Atasi Krisis Air, Pemkab Bojonegoro Optimalkan Sumber Air Sungai Bawah Tanah dan Permukaan
Pemerintah juga berupaya menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan publik. Pemkab Bojonegoro menghadirkan seluruh camat dalam acara ini untuk memperkuat akses kesehatan dan pendidikan di tingkat kecamatan.
Pratikno menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak hanya bergantung pada sumber daya alam (SDA). “Pengelolaan SDA yang tidak bijak dapat menghambat diversifikasi ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan pendapatan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa ketergantungan pada SDA sering menyebabkan ketimpangan ekonomi, menghambat modernisasi, meningkatkan risiko korupsi, dan memicu konflik perebutan sumber daya. “Oleh karena itu, pemerintah harus mengelola SDA secara efisien dan bersinergi dalam pengelolaan fiskal daerah,” pungkasnya.
Baca Juga: Dukung RPJMD Misi Kelima, Bupati Lamongan Ajak ASN Inspektorat Jaga Kualitas SDM
Pratikno menawarkan beberapa strategi untuk mengelola SDA secara berkelanjutan. Pemerintah akan mendorong diversifikasi ekonomi, mengelola pendapatan SDA secara bijak, dan menerapkan kebijakan yang dapat mencegah dampak Dutch Disease.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Bojonegoro yang makmur dan membanggakan. Ia memastikan bahwa dokumen RPJMD akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
