KLIKJATIM.Com | Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mendukung percepatan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) di wilayah Jawa Timur. Proyek yang semula ditargetkan selesai dalam 20 tahun itu didorong dipercepat menjadi 15 tahun seiring meningkatnya ancaman kawasan pesisir.
“Diperlukan intervensi infrastruktur berskala besar yang terintegrasi dengan kebijakan lingkungan dan sosial,” ujar Khofifah saat menerima Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Laksamana TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan Ashaf beserta jajaran di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (24/4).
Khofifah menjelaskan, fokus pembangunan GSW di Jawa Timur berada di tiga kawasan strategis Pantura, yakni Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Gresik. Ketiga daerah tersebut dinilai sebagai zona pesisir kritis dengan tingkat kerentanan tinggi akibat penurunan muka tanah, banjir rob, serta tekanan aktivitas industri dan ekonomi pesisir.
Secara kelembagaan, Gubernur Jawa Timur bersama Bupati Tuban, Lamongan, dan Gresik menjadi bagian dari Dewan Pengelola Pantura Jawa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 77 Tahun 2025 Pasal 6. Posisi ini dinilai strategis karena memberi ruang intervensi langsung pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan nasional, terutama sinkronisasi pusat dan daerah dalam implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Jawa Timur merupakan aktor kunci dalam pengelolaan Pantura Jawa,” tegasnya.
Menurut Khofifah, pembangunan GSW di Pantura Jawa Timur mendesak dilakukan karena menghadapi tekanan multidimensi. Penurunan muka tanah di sejumlah kawasan pesisir mencapai 1–2 sentimeter per tahun, diperparah kenaikan muka air laut dan gelombang pasang ekstrem.
Selain itu, kawasan pesisir juga menghadapi ancaman banjir rob yang semakin intens, abrasi, hingga potensi krisis air bersih.
“Termasuk meningkatnya jumlah penduduk terdampak banjir rob dan menurunnya kualitas hidup masyarakat pesisir,” katanya.
Dampak lainnya adalah kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan, terganggunya aktivitas pelabuhan, industri, serta logistik nasional. Ancaman juga menyasar ketahanan pangan karena lahan pertanian produktif di pesisir berpotensi terdampak.
“Pembangunan GSW juga menjadi upaya perlindungan aset strategis nasional seperti pelabuhan, kawasan industri, dan infrastruktur vital di Pantura,” imbuhnya.
Khofifah menambahkan, GSW tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga transformasional. Program ini diharapkan mendorong revitalisasi kawasan pesisir dan perkotaan, meningkatkan konektivitas, menekan risiko banjir, memodernisasi sektor perikanan, serta mendorong nelayan tradisional menjadi lebih produktif dan adaptif.
Selain itu, stabilitas wilayah pesisir juga akan memperkuat daya saing kawasan Pantura sebagai koridor ekonomi utama Jawa Timur.
“Ini menegaskan posisi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara berbasis ketahanan wilayah,” ujarnya.
Ia menekankan pelaksanaan proyek harus memperhatikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), peruntukan zona, serta aktivitas eksisting agar menjamin kepastian hukum dan investasi, mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang laut, serta menghindari konflik sosial.
Menurutnya, keberhasilan GSW sangat ditentukan pendekatan implementasi yang mampu melindungi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, mengedepankan partisipasi dan inklusivitas sosial, serta berbasis keberlanjutan lingkungan melalui pendekatan eco-engineering.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengusulkan agar wilayah pantai utara Pulau Madura turut mendapat perhatian. Kawasan pesisir Bangkalan, Sampang, Pamekasan, hingga Sumenep dinilai memiliki kerentanan serupa.
“Saya rasa wilayah pantai utara Madura juga perlu mendapat intervensi,” katanya.
Sementara itu, Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan kunjungan tersebut juga membahas program Kampung Nelayan Merah Putih dan pembangunan tanggul laut di Pantura Jawa Timur. Saat ini pemerintah masih melakukan penelitian dan asesmen.
“Banyak yang akan kita intervensi tahun depan. Untuk saat ini sudah ada beberapa titik kampung nelayan yang dibangun, salah satunya di Gresik dan Malang Selatan,” ujarnya.
Editor : Abdul Aziz Qomar
