KLIKJATIM.Com | Madiun - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA Negeri 2020/2021 sudah dilaksanakan. Saat ini masih ada kesempatan untuk penjaringan calomn siswa di luar jadwal resmi. Namun celah ini dinilai rawan jual beli bangku atau pungutan liar (pungli).
[irp]
Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Supardi mengatakan, celah untuk potensi pungli pada masa penjaringan siswa memang ada. Apalagi ada sekolah yang masih kekurangan pagu murid, memang bisa menerima siswa di luar masa penjaringan PPDB.
"Bisa juga kesempatan itu dimanfaatkan lembaga pendidikan menampung pendaftar tambahan. Oknum sekolah memanfaatkan momen di mana orang tua kebingungan dengan anaknya yang belum mendapatkan sekolah," kata Supardi.
Meski celah ada, namun Kacabdin Dispendik Jatim di Madiun ini memastikan pihaknya memperketat pengawasan. Menilik kondisi belum terpenuhinya pagu yang ditetapkan. ‘’Kami melarang keras praktik pendaftaran dengan menarik biaya ke pendaftar. Seluruh alur PPDB gratis dan kami akan ketati pengawasan penerimaan siswa,’’ tegasnya.
Menurut dia, celah terjadinya pungli setelah berakhirnya tahapan daftar ulang. Sebab, pendaftar yang tidak registrasi bakal dianggap gugur. Kasus tersebut banyak terjadi di beberapa sekolah. Sehingga, kekosongan pagu bisa dimanfaatkan oknum. Praktik itu bisa saja terjadi di momen sekolah menampung pendaftar tambahan.
[irp]
Sementara itu Kepala SMAN 1 Nglames Imron Rosidi menegaskan, praktik culas itu tidak terjadi di lembaganya. Tidak ada penarikan biaya terhadap sekitar 30 pendaftar tambahan tahap daftar ulang calon siswa 29 dan 30 Juni. Meski, diakuinya, ada kecenderungan anak-anak itu butuh sekolah. Di sisi lain, pihaknya perlu tambahan siswa untuk memenuhi pagu.
‘’Ada orang tua yang sampai datang ke sekolah tanpa anak. Tapi, tidak ada yang namanya mendaftar harus membayar di sini,’’ terangnya sembari menyebut berkas pendaftar tambahan itu sekadar ditampung, kepastian diterima tidaknya masih menunggu keputusan. (hen)
Editor : Redaksi
