KLIKJATIM.Com | Sumenep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Madura, mengingatkan pemerintah kabupaten agar kebijakan pergeseran anggaran tidak mengorbankan sektor produktif.
Eksekutif diminta memastikan kebijakan menggeser sebagian dana pelatihan kerja untuk memperluas perlindungan pekerja rentan tetap menjaga upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, menilai langkah memperkuat jaring pengaman sosial di daerah memang sangat dibutuhkan. Namun, menurut dia, program perlindungan tersebut tidak boleh berdiri sendiri tanpa diimbangi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan.
Juhari menegaskan bahwa pelatihan kerja memiliki posisi yang sangat krusial dalam mendongkrak kualitas serta daya saing tenaga kerja di daerah. Bekal keterampilan yang memadai akan membuat masyarakat lebih siap bersaing di pasar kerja sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi mereka secara mandiri.
“Perlindungan sosial memang penting, tetapi pelatihan kerja juga harus tetap menjadi prioritas. Keduanya harus berjalan seimbang,” kata Juhari saat diwawancarai Klikjatim.Com, Senin (18/5/2026).
Juhari berpandangan, kebijakan perlindungan sosial seharusnya dirancang seiring sejalan dengan strategi penguatan kemampuan teknis pekerja. Dengan begitu, dampak kesejahteraan yang dirasakan masyarakat tidak hanya bersifat bantalan sementara, melainkan memiliki efek positif berjangka panjang.
Soroti Validitas Data Agar Tepat Sasaran
Tak hanya soal proporsi anggaran, politisi ini juga menyoroti pentingnya ketepatan data penerima manfaat dalam program perlindungan pekerja rentan. Validitas pendataan dinilai menjadi kunci utama agar kebijakan pengaman sosial tersebut berjalan efektif di lapangan.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dapat merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang jauh lebih menyeluruh (komprehensif). Pemerintah tidak boleh semata memperbesar porsi bantuan sosial yang bersifat konsumtif, melainkan wajib mendorong produktivitas serta kemandirian ekonomi tenaga kerja lokal.
“Pendataan harus akurat agar program ini tidak salah sasaran. Ini penting untuk menjaga efektivitas kebijakan,” pungkas Juhari.
Editor : Fatih
