KLIKJATIM.Com | Gresik - Dewan Energi Nasional (DEN) mulai memetakan sejumlah fasilitas penyimpanan energi milik badan usaha yang berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung Cadangan Penyangga Energi (CPE) nasional. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur.
Kunjungan kerja DEN ke kawasan tersebut dilakukan pada Jumat (14/8/2026). Rombongan dipimpin Koordinator Bulanan-Anggota DEN dari unsur Pemangku Kepentingan, Dr. Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc., Ph.D., bersama Kepala Biro Fasilitasi Kondisi Krisis dan Darurat Energi Ni Luh Puspa Dewi beserta tim.
Rombongan diterima oleh jajaran pimpinan PT AKR Corporindo Tbk dan pengelola kawasan JIIPE. Dalam pertemuan tersebut hadir Deputy CEO PT AKR Corporindo Tbk Mery Sofi, Operation Director BKMS (PT Berkat Kawasan Manyar Sejahtera) Naresh Anchalia, serta jajaran Direksi PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS) yang dipimpin Direktur Utama Harry Poerwanto.
Satya mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung kesiapan fasilitas penyimpanan energi yang dapat mendukung pemenuhan CPE. DEN tidak hanya melihat kapasitas tangki yang tersedia, tetapi juga mempertimbangkan rencana pengembangan dan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.
“DEN memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur jenis, jumlah, waktu, dan lokasi CPE. Melalui kunjungan ini, kami melakukan identifikasi awal potensi penyimpanan CPE di berbagai fasilitas penyimpanan yang dimiliki oleh badan usaha,” ujar Satya.
Menurut dia, pemetaan fasilitas penyimpanan menjadi penting untuk memastikan program CPE dapat berjalan sesuai kebutuhan energi nasional. Hasil kunjungan juga akan menjadi bahan bagi DEN dalam melihat opsi kerja sama dengan badan usaha, termasuk pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia.
Program CPE sendiri merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi. Cadangan tersebut disiapkan untuk menjaga ketersediaan energi nasional dalam menghadapi kondisi krisis maupun darurat energi.
Pemerintah menargetkan penyediaan CPE dilakukan secara bertahap hingga 2035. Adapun kebutuhan yang ditetapkan meliputi 10,17 juta barel minyak bumi, 9,64 juta barel BBM bensin, serta 525,78 ribu metrik ton LPG.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah dapat memanfaatkan infrastruktur milik negara, bekerja sama atau menyewa fasilitas penyimpanan milik badan usaha, maupun membangun infrastruktur baru.
Satya menilai penguatan CPE semakin mendesak karena cadangan operasional energi Indonesia masih terbatas. Stok operasional BBM saat ini berada di kisaran 21 hari, sedangkan LPG sekitar 15 hari.
“Indonesia saat ini masih memiliki cadangan operasional yang terbatas, yaitu BBM sekitar 21 hari dan LPG sekitar 15 hari. Sebagai perbandingan, negara maju anggota OECD menyediakan cadangan minyak dan produk minimal 90 hari impor,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Satya, menunjukkan pentingnya pembangunan sistem cadangan energi yang lebih kuat untuk mengurangi kerentanan pasokan, terlebih Indonesia masih menghadapi ketergantungan terhadap impor minyak dan LPG.
JIIPE dinilai memiliki posisi strategis karena mengintegrasikan kawasan industri dan pelabuhan dalam satu kawasan. Kawasan hasil kolaborasi PT AKR Corporindo Tbk dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) itu menjadi salah satu pusat aktivitas industri yang membutuhkan dukungan energi secara berkelanjutan.
Selain kebutuhan industri, keberadaan pelabuhan terintegrasi juga membuka peluang penguatan rantai pasok energi. PT AKR Corporindo Tbk sendiri memiliki izin pendistribusian BBM bersubsidi dan komersial, termasuk dalam program B50.
Dalam kunjungan tersebut, DEN bersama pengelola kawasan juga membahas rencana pengembangan fasilitas tangki penyimpanan yang berpotensi digunakan untuk CPE. Rombongan kemudian meninjau langsung lokasi fasilitas tersebut serta rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan JIIPE.
DEN berharap pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia di kawasan industri dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat penguatan CPE. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha juga dinilai penting untuk membangun sistem energi yang lebih tangguh, sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan industri dan investasi nasional.
Editor : Wahyudi
