KLIKJATIM.Com | Sampang – Pembahasan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Sampang semakin intensif setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta rincian biaya secara riil dari estimasi awal sebesar Rp 30 miliar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, Yudhi Adidarta Karma, menjelaskan bahwa pembahasan lanjutan anggaran Pilkades akan digelar pada Senin, (24/11).
“Rincian Pilkades masih akan dibahas hari Senin. Dewan meminta angka riil, bukan hanya perkiraan,” jelasnya, Kamis (20/11/2025).
Menurut Yudhi, angka Rp 30 miliar yang pernah muncul dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) merupakan hasil hitungan kasar berdasarkan proyeksi pelaksanaan Pilkades di 180 desa, menggunakan data pemilihan sebelumnya.
“Perkiraan itu masih global. Kami belum bisa menghitung riil karena membutuhkan data terbaru, terutama DPT (Daftar Pemilih Tetap), data yang ada sekarang masih mengacu ke Pilkades 2019,” terang Yudhi.
Namun, dalam rapat terbaru, DPRD meminta penghitungan ulang berdasarkan 143 desa yang diproyeksikan siap menggelar Pilkades. Oleh karena itu, estimasi kebutuhan anggaran harus direvisi kembali.
Yudhi menegaskan bahwa seluruh biaya Pilkades secara regulasi tetap harus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meskipun sempat ada usulan dari beberapa pihak untuk menggunakan Dana Desa (DD), hal tersebut sudah diklarifikasi dan dilarang.
“Dari DPMD Provinsi sudah disampaikan tidak boleh menggunakan DD. Tapi Dewan meminta kami memastikan ulang,” ucapnya.
Dia menjelaskan, sebelumnya pemerintah sudah menyiapkan pagu anggaran sekitar Rp 23 miliar. Namun, karena adanya penundaan Pilkades, anggaran tersebut harus direvisi ulang, yang menyebabkan estimasi kebutuhan naik.
Perhitungan final anggaran, tambahnya, baru dapat diselesaikan setelah data teknis masuk secara lengkap, termasuk jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), kebutuhan logistik, dan pembiayaan keamanan.
Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Rudi Kurniawan meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mendalami estimasi anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
“Kemarin (20/11/2025) hanya penyampaian awal. Pendalaman dan penjelasan lengkapnya kita minta hari Senin tanggal 24 November supaya DPMD bisa menjelaskan secara detail,” ujarnya.
Rudi menegaskan bahwa saat ini legislatif belum bisa menyimpulkan apakah angka Rp30 miliar tersebut mencakup 180 desa atau hanya 143 desa yang diproyeksikan melaksanakan Pilkades. Karena angka Rp30 miliar yang dicantumkan DPMD masih bersifat asumtif.
“Secara global mereka menyebut 30 miliar, tapi itu masih asumsi, bukan hitung-hitungan. Masalah anggaran itu harus jelas peruntukannya,” tegas Rudi.
Untuk itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sampang memberikan waktu tambahan kepada pihak DPMD untuk merinci kebutuhan Pilkades sebelum dilakukan pembahasan final.
Dijelaskan, bahwa hingga saat ini DPMD belum mengajukan jumlah anggaran yang fix. “Belum ada angka final dari DPMD. Makanya Banggar memberi kesempatan agar mereka menyiapkan gambaran lengkap dulu, baru nanti kita bandingkan,” ungkap Rudi.
Editor : Fatih
