KLIKJATIM.Com | Sumenep – Kepala daerah diingatkan agar tidak membuka ruang praktik transaksional dalam proses mutasi dan promosi aparatur sipil negara (ASN). Peringatan tersebut disampaikan kepada Bupati Sumenep dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025.
Pesan itu disampaikan oleh Penyuluh Antikorupsi bersertifikat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badrul, saat menyampaikan Orasi Refleksi Hakordia yang digelar di Lantai II Kantor Bupati Sumenep.
Dalam orasinya, Badrul menegaskan bahwa praktik jual beli jabatan menjadi salah satu sumber utama terjadinya tindak pidana korupsi di daerah. Pola tersebut, kata dia, kerap berulang dan terungkap dalam berbagai kasus penindakan hukum.
“Sepanjang tahun 2025, sejumlah kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan. Salah satu faktor yang paling dominan adalah praktik jual beli jabatan,” ujar Badrul, Minggu (28/12).
Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dan konsistensi integritas kepala daerah, khususnya dalam pengisian jabatan-jabatan strategis yang berpengaruh besar terhadap jalannya pemerintahan.
“Mulai dari Sekretaris Daerah, kepala OPD, hingga jabatan eselon III dan IV harus benar-benar dijaga. Jangan sampai ada celah transaksi dalam proses pengisiannya,” tegasnya.
Menurut Badrul, promosi dan mutasi ASN yang tidak transparan serta mengesampingkan kompetensi berpotensi memicu penyalahgunaan kewenangan. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik.
Orasi Refleksi Hakordia tersebut dihadiri jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta perwakilan kepala sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Melalui peringatan Hakordia 2025, Badrul mengajak seluruh ASN menjadikan tema Satukan Aksi Basmi Korupsi sebagai nilai dan prinsip kerja sehari-hari, bukan sekadar slogan seremonial.
“Mari kita bangun komitmen bersama melalui tindakan nyata. Jaga Sumenep agar tetap bersih dan terbebas dari praktik korupsi,” pungkasnya.
Editor : Abdul Aziz Qomar
