KLIKJATIM.Com | Sumedang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak para kepala daerah untuk menggalakkan sosialisasi pemasangan tanda batas tanah. Hal ini krusial untuk mencegah sengketa pertanahan yang masih marak terjadi.
Dalam arahannya pada Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/06/2025), Menteri Nusron menyoroti akar masalah sengketa lahan.
“Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengetahui dan menjaga tanda batas tanah sering kali memicu sengketa, bahkan terjadi tukar batas dengan lahan di sebelahnya,” jelas Menteri Nusron.
Baca Juga : Kepala BPN Jawa Timur Lantik Pejabat Administrator, Perintahkan Segera Beradaptasi dengan Ritme Kerja Daerah
Sejak tahun 2023, Kementerian ATR/BPN telah menggagas Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) sebagai upaya edukasi. Namun, Menteri Nusron menegaskan bahwa keberhasilan gerakan ini sangat bergantung pada dukungan penuh dari kepala daerah sebagai ujung tombak di wilayah masing-masing.
“Sudah saatnya pemerintah bersama menyosialisasikan gerakan pemasangan tanda batas tanah ini, agar tidak terus terjadi konflik tapal batas antar warga,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.
Selain itu, Menteri Nusron juga menyoroti banyaknya bidang tanah yang belum terpetakan dan disertipikatkan. Untuk mengatasi persoalan ini, ia mendorong kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan organisasi profesi terkait.
Baca Juga : Marufin Ajak Pegawai Kantah ATR/BPN Tulungagung Tingkatkan Disiplin dan Pelayanan Publik
“Untuk persoalan seperti itu, kepala daerah bisa bekerja sama dengan perangkat desa, dengan asosiasi profesi di bidang pengukuran dan pemetaan untuk sama-sama melengkapi sertipikat tersebut,” jelasnya.
Hingga Juni 2025, capaian pendaftaran tanah nasional menunjukkan progres positif. Dari target 126 juta bidang tanah, 122,5 juta bidang telah berhasil didaftarkan, dengan 96,4 juta bidang di antaranya sudah bersertipikat.
“Jadi tugas kita melanjutkan bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan belum bersertipikat. Karena itu, Bapak/Ibu sekalian, kami tunggu kerja samanya ya,” pungkas Menteri Nusron di hadapan 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru dilantik pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan yang belum mengikuti pada gelombang I.
Baca Juga : Menko AHY Apresiasi Kementerian ATR/BPN: Tanpa Kepastian Tanah, Pembangunan Mandek
Turut hadir dalam kegiatan ini sebagai narasumber Wakil Menteri Perhubungan, Suntana. Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar. (yud)
Editor : Much Taufiqurachman Wahyudi
