KLIKJATIM.Com | Sumenep - Gaji anggota DPRD Sumenep dari Fraksi PPP, Bambang Eko Iswanto, yang tengah menjadi tersangka dalam kasus narkoba, terus mengalir meski ia telah ditahan.
Meskipun sudah lima bulan mendekam di tahanan, gaji yang diterimanya tetap sebesar Rp30 juta per bulan, dengan total mencapai Rp150 juta.
Fenomena ini memunculkan keresahan di kalangan masyarakat, mengingat Bambang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2024, namun hingga saat ini belum ada tindakan untuk menangguhkan hak keuangannya sebagai anggota dewan.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep, Virzannida Busyro, menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa langsung menghentikan pembayaran gaji karena terbentur aturan hukum yang berlaku.
"Secara pribadi, saya merasa ini melanggar rasa keadilan. Tapi kalau kita hentikan, kita justru bisa dianggap melanggar hukum," kata Virzannida, Kamis (8/5) pagi.
Virzannida menjelaskan, bahwa BK DPRD Sumenep masih menunggu putusan hukum yang bersifat tetap (inkracht) sebelum mengambil langkah lebih lanjut, termasuk pemblokiran gaji atau memulai proses Pergantian Antar Waktu (PAW).
Meskipun demikian, mereka telah mengadakan rapat internal dan berencana untuk mengajukan permohonan penangguhan gaji kepada Sekretariat DPRD Sumenep.
"Kami sudah musyawarah mengenai pemblokiran gaji. Proses pengajuan akan kami teruskan ke Sekwan," tambahnya.
Dalam sidang terakhir, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sumenep menuntut Bambang dengan hukuman 10 tahun penjara serta denda Rp1 miliar, dengan ancaman tambahan satu tahun penjara jika denda tersebut tidak dibayar. Namun, keputusan pengadilan resmi belum diumumkan.
Mengenai PAW, Virzannida mengungkapkan, bahwa mereka telah menerima surat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi pelaksanaan PAW masih menunggu putusan hukum yang final.
"Proses hukum harus dihormati. Setelah ada kepastian hukum, kami akan tindak lanjuti sesuai aturan," pungkas politisi muda dari PKB tersebut. (ris)
Editor : Hendra
