KLIKJATIM.Com | Madiun - Pemerintah Kota Madiun kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini. Sejak 2017, Kota Madiun dinilai akuntabel dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim.
[irp]
Hal itu disampaikan Wali Kota Madiun, Maidi usai video teleconcenference. Menurutnya, yang patut diapresiasi, Kota Madiun pemerintah daerah pertama di Jawa Timur yang sudah menerima LHP tersebut tahun ini.Penyerahan laporan juga berbeda dengan dilakukan secara video conference (vicon). Sedang, LHP secara tertulisnya dikirimkan melalui surat elektronik.‘’Alhamdulillah, kita kembali WTP dengan peningkatan penilaian,’’ kata Maidi.
Dijelaskan, Kota Madiun juga daerah pertama yang menyerahkan LKPD tahun anggaran 2019 itu di Jawa Timur. Bahkan, tercepat nomor tiga secara nasional. Kemudian LKPD 2019 sudah diserahkan pertengahan Januari lalu. Dan BPK juga tidak melakukan pendahuluan pemeriksaan seperti biasanya.Namun, langsung melakukan pemeriksaan. Tak heran, jika LHP Kota Madiun juga lebih awal dari daerah lain di Jawa Timur.
‘’Kota kita yang pertama menyerahkan LKPD dan yang pertama mendapatkan LHP-nya di Jawa Timur.Apresiasi untuk teman-teman di OPD yang sudah bekerja maksimal dalam pelaporan keuangan daerah,’’ ungkapnya.
[irp]
Selain itu, temuan kelebihan bayar untuk Kota Madiun juga turun. BPK menemukan kelebihan bayar Rp 700 juta untuk 2019. Sedang tahun sebelumnya, kelebihan bayar mencapai Rp 2 miliar. Wali Kota Madiun menyebut meningkatnya capaian penilaian lantaran keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK dari tahun ke tahun.
Sehingga, kata dia, ketidaksesuaian semakin terminimalkan. ‘’Prinsipnya, setiap rekomendasi pasti kita tindak lanjuti agar laporan keuangan semakin sempurna ke depan,’’ jelasnya. (hen).
Editor : Redaksi
