KLIKJATIM.Com | Malang - Usulan pembangunan lewat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sebanyak 832 usulan serta tambahan dari pokok pikiran (pokir) DPRD mencapai 356 usulan.
Melekat di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang. Hari ini digodok dan diverifikasi bersama dengan berbagai pemangku kepentingan.
"Bertujuan agar pelaksanaan pembangunan 2023 ketika ada kendala di lapangan dapat diminimalisir," demikian dikatakan Wali Kota Malang Sutiaji saat memberikan arahan rakortek verifikasi di hotel Ijen Suite Malang, Rabu (23/02/02/2022).
Pria pecinta bulutangkis ini menginformasikan dari sisi anggaran Kota Malang termasuk kota dari empat daerah di Jawa Timur dinilai segera menuju kemandirian fiskal berdasarkan kekuatan pendapatan asli daerah.
"Pihaknya menyatakan sekiranya di 2023 nanti notabene menjadi perencanaan terakhir di periode kepemimpinannya. Maka selain terus dikuatkan tentunya mengikuti kemampuan keuangan daerah," tukas dia.
Agar hal itu berjalan optimal, sambungnya, perlu ditekankan enam arahan dinilai sangat penting untuk mendukung kesuksesannya. Di antaranya, verifikasi mesti detail dan menyelaraskan usulan Musrenbang beserta pokir DPRD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD).
"Disisi lain, ada empat agenda strategis di 2023, contohnya infrastruktur penunjang aksesibilitas (jalan, jembatan, PJU), penanganan banjir, pendukung pencegahan stunting (air bersih, sanitasi dan kawasan kumuh), dan pengelolaan PSU dan aset. Tolong ini menjadi perhatian," beber Sutiaji.
Pria asi Kabupaten Lamongan ini berpesan kepada semua jajarannya agar memperhatikan serius arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal pengadaan barang dan jasa. Termasuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengawasannya.
"Utamanya tentang proses maupun hasil pekerjaan sekaligus bisa mengakomodir masukan tematik. Tak kalah pentingnya, mendorong infrastruktur responsif kelompok rentan dan gender serta memperkuat komunikasi pembangunan di era disrupsi digital saat ini," tandasnya.
Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Diah Ayu Kusumadewi menyampaikan giat verifikasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, meningkatkan tertib administrasi dan memenuhi target yang telah ditentukan. "Semua usulan kami verifikasi sesuai arahan Wali Kota agar prioritas dan eksekusinya tepat sasaran," ujar Diah. (ris)
Editor : iwan Irawan
HUT Bhayangkara ke-80, PWI Sampang Dukung Keterbukaan Informasi Publik
KLIKJATIM.Com | Sampang - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sampang, Madura menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Bhayangkara ke-80 kepada se…
Selama Januari-Juni 2026 Polres Madiun Kota Ungkap 31 Kasus Kriminal
Polres Madiun Kota menangani 31 perkara kriminal selama Januari hingga Juni 2026. Kasus penipuan dan penggelapan menjadi tindak pidana yang paling banyak…
Polisi Selidiki Penemuan Jenazah Lansia di Sumur Desa Lenteng Barat Sumenep
KLIKJATIM.Com | Sumenep - Warga Dusun Bindung II, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura, dibuat geger setelah sesosok jenazah ditemuk…
Polres Nganjuk Tetapkan 29 Tersangka dalam Kasus Pengeroyokan Tewaskan 1 Korban dan Lukai 3 Orang
Polres Nganjuk kembali menambah jumlah tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang pemuda di Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret…
Korupsi Pengadaan Lampu Hias Rp 1,1 Miliar, Kejari Probolinggo Tetapkan Tersangka Vendor dan PPTK
Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo menetapkan RA, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pengadaan lampu hias Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun Anggaran 2023…
Januari-Juni 2026, Polres Batu Ungkap 40 Kasus Narkoba
Satresnarkoba Polres Batu menggulung puluhan jaringan pengedar narkoba sepanjang semester pertama tahun 2026. Dalam kurun waktu Januari hingga Juni, total ada…