KLIKJATIM.Com | Surabaya - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada pemerintah untuk terlebih dahulu untuk menunda kebijakannya untuk mengimpor 1 juta ton. Mengingat saat ini mulai musim panen.
[irp]
“Saat ini sedang musim panen raya dimana kalau impor tersebut terealisasi akan merugikan petani. Seandainya stok beras di Jatim kurang, maka seharusnya tak impor sekarang,”ungkap anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto dikonfirmasi, Rabu (10/3/2021)
Politisi asal Fraksi Partai Demokrat ini, mengatakan yang harus dipikirkan pemerintah saat ini bagaimana caranya gabah yang dimiliki petani diterima Bulog.”Kalau musim penghujan ini, petani tak punya ladang jemur dan harganya mesti jatuh,”ujar Subianto pria asal kediri ini.
Untuk menolong petani tersebut, sambung Subianto, pemerintah menunda terlebih dahulu keputusannya untuk mengimpor beras. Jika tak melakukan impor, sambung Subianto, pemerintah harusnya memberdayakan petani agar produksinya meningkat.
Lebih lagi, lanjut Subianto,jika Gudang beras tersebut ada di Jatim, tentunya akan berpengaruh di Jatim. “Kami berharap kalau import jangan dimasukkan ke Jatim karena kebutuhan beras sudah cukup dan swasemda pangan,”jelasnya.
Pemerintah dalam waktu dekat akan mengimpor 1 juta hingga 1,5 juta ton beras. Alasannya agar harga beras tetap stabil. Langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras PPKM, antisipasi dampak banjir, dan pandemi covid-19.
Ada dua program yang akan dikeluarkan pemerintah untuk menjaga kestabilan beras. Dua kebijakan tersebut, pertama, impor 500 ribu ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog. Kedua, penyerapan gabah oleh Perum Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya pada Maret sampai dengan Mei 2021, dan 500 ribu ton pada Juni sampai September 2021. (hen)
Editor : Redaksi
