KLIKJATIM.Com | Jember – Unjuk rasa menuntut pembenahan tata kelola Pasar Tanjung Jember berujung memanas di depan Kantor Bupati Jember, Senin (15/9/2026) siang. Massa yang terdiri dari warga Jalan Samanhudi, perwakilan pedagang Pasar Tanjung, dan mahasiswa GMNI Jember bahkan merangsek hingga ke area lobi kantor Pemkab Jember.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait kondisi Pasar Tanjung dan aktivitas perdagangan di kawasan Jalan Samanhudi. Massa menilai persoalan tata kelola pasar dan penggunaan badan maupun bahu jalan telah berlangsung cukup lama tanpa penyelesaian konkret.
Situasi semakin tegang saat perwakilan massa berdialog dengan sejumlah pejabat Pemkab Jember di depan gerbang kantor pemerintahan.
Dalam dialog itu hadir Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Diskopumdag) Jember Sartini, Asisten 2 Bagian Perekonomian dan Pembangunan Ratno Cahyadi Sembodo, Kepala UPT Parkir Dishub Jember Ahmad Bachtiar, serta Kepala Bakesbangpol Jember Indra Tri.
Di tengah dialog, kondisi Sartini tiba-tiba menurun. Ia kemudian pingsan saat berada di tengah massa.
Petugas dan sejumlah pejabat yang berada di lokasi langsung mengevakuasi Sartini ke dalam kantor Pemkab Jember untuk mendapatkan penanganan medis.
Ratno Cahyadi Sembodo mengatakan kondisi Sartini memang belum sepenuhnya pulih setelah sebelumnya sakit.
"Kami juga izin kaget juga ya, tiba-tiba Bu Sartini gini drop dan kemudian seperti pingsan. Informasi yang kami terima memang kondisi beliau itu sebenarnya belum fit benar. Beliau habis sakit dan dalam masa pemulihan fisik," kata Ratno seusai aksi.
Menurutnya, kondisi fisik Sartini kemungkinan kembali menurun akibat cuaca panas dan aktivitas berdiri cukup lama saat menemui massa.
Setelah dievakuasi, Sartini dibawa ke klinik yang berada di lingkungan Pemkab Jember untuk mendapatkan penanganan kesehatan.
Sementara itu, massa aksi tetap melanjutkan penyampaian tuntutan. Mereka bergerak menuju halaman depan lobi Kantor Pemkab Jember dan meminta pejabat yang menemui mereka menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen penyelesaian persoalan Pasar Tanjung.
Massa juga menyayangkan ketidakhadiran Bupati Jember Muhammad Fawait. Mereka menilai dialog dengan pejabat yang mewakili pemerintah daerah belum memberikan jawaban konkret atas tuntutan yang dibawa.
Korlap aksi yang juga Wakil Ketua Bidang Politik GMNI Cabang Jember, Muhammad Faizīn, mengatakan persoalan Pasar Tanjung tidak bisa terus dibiarkan.
Salah satu persoalan yang disorot adalah minimnya aktivitas pedagang di dalam bangunan pasar, sementara sebagian pedagang justru berjualan di badan maupun bahu jalan.
"Permasalahan tata kelola Pasar Tanjung yang harus segera diperbaiki, karena tata kelola Pasar Tanjung hanya tersisa 30 persen pedagang yang aktif di bangunan," ujar Faizīn.
Menurutnya, tuntutan tersebut bukan berarti meminta pedagang yang berjualan di sekitar jalan diusir. Penataan diperlukan agar kegiatan perdagangan tetap berjalan tanpa menghilangkan fungsi jalan sebagai akses masyarakat.
"Disfungsi jalan harus segera diperbaiki. Fungsi jalan harus kembali menjadi akses jalan agar warga tidak terganggu, agar ketika keadaan darurat itu tidak menjadi hal yang tidak diinginkan," katanya.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tujuh tuntutan. Di antaranya meminta Pemkab Jember membenahi tata kelola pedagang dan akses jalan utama di kawasan Pasar Tanjung, menertibkan aktivitas perdagangan di badan dan bahu jalan, serta mengubah arah arus lalu lintas Jalan Samanhudi dari selatan ke utara.
Mereka juga meminta pemerintah menindaklanjuti dugaan pungutan liar (pungli), premanisme, dan intimidasi di kawasan Pasar Tanjung.
Selain itu, massa mendesak pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pasar Tanjung yang melibatkan pemerintah, pedagang, warga sekitar, akademisi, dan mahasiswa.
Massa juga meminta setiap kebijakan penataan Pasar Tanjung dilakukan secara transparan, partisipatif, dan berkeadilan. Mereka mengajak masyarakat ikut mengawal proses penataan hingga persoalan pasar tersebut mendapatkan penyelesaian.
Faizīn mengatakan tuntutan tersebut muncul karena persoalan Pasar Tanjung dinilai telah berlangsung bertahun-tahun. Ia juga menyinggung adanya laporan dugaan pungli dan intimidasi terhadap pihak yang berusaha mengungkap persoalan tersebut.
"Ketika kita berbicara bulan lalu ada unsur pungli. Bulan lalu ada yang melaporkan dari dinas ada pungli dan yang melaporkan justru dikalungi celurit. Nah, kami ingin menuntut dan mengevaluasi Pemkab agar ke depan tidak ada tindakan premanisme, tidak ada tindakan pungli," ujarnya.
Perwakilan warga Jalan Samanhudi, Erik, menilai kondisi kawasan Pasar Tanjung saat ini jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, aktivitas perdagangan di badan jalan berdampak terhadap mobilitas warga maupun akses menuju pertokoan.
"Dulu tidak seperti itu, Pak. Di tahun 90-an sangat tertib. Pertokoan bisa berjalan, Pasar Tanjung bisa berjalan. Sekarang Pasar Tanjung kosong, tidak ada tata kelola sehingga banyak pedagang yang turun di jalan," kata Erik.
Ia juga mengkhawatirkan kondisi tersebut ketika terjadi keadaan darurat. Kepadatan aktivitas perdagangan di jalan dinilai berpotensi menghambat kendaraan darurat seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran.
"Kalau terjadi keadaan darurat, bagaimana kalau ada terjadi kebakaran di sekitar sana? Apa solusinya? Jika ada warga yang sakit dan butuh ambulans, apakah akan sia-sia di dalam mobil ambulans?" ujarnya.
Erik menyebut persoalan tersebut telah berlangsung lebih dari 10 tahun. Ia berharap Bupati Jember turun langsung berdialog dengan warga dan pedagang untuk mencari jalan keluar.
Di sisi lain, Pemkab Jember menyatakan tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Ratno mengatakan pemerintah menghormati hak warga menyampaikan pendapat di muka umum, namun meminta aksi dilakukan dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan, serta aset milik daerah.
"Prinsip hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum memang menjadi hak setiap warga negara. Kami sangat menghormati hal tersebut, asal dilakukan dengan cara-cara yang baik, menjaga tetap ketertiban, keamanan, dan aset-aset yang menjadi milik semua warga negara Kabupaten Jember," kata Ratno.
Ia menilai penyelesaian persoalan Pasar Tanjung harus dilakukan melalui dialog karena terdapat kepentingan pedagang di dalam pasar, pedagang di luar pasar, warga sekitar, dan pengguna jalan.
"Sehebat apapun konflik, penyelesaiannya hanya satu, hanya melalui dialog," ujarnya.
Ratno menyampaikan Pemkab Jember tengah menyiapkan penataan Pasar Tanjung secara menyeluruh. Menurut dia, Bupati Muhammad Fawait memiliki perhatian terhadap keberlangsungan pasar tersebut dan telah mendorong rencana revitalisasi.
Pasar Tanjung yang telah berdiri puluhan tahun itu direncanakan direvitalisasi. Berdasarkan informasi yang disampaikan Pemkab Jember, desain pasar nantinya terdiri dari tiga lantai. Lantai pertama direncanakan untuk pasar basah, sedangkan dua lantai di atasnya diperuntukkan bagi pasar kering.
Pemkab Jember juga menyiapkan 69 petak di dalam Pasar Tanjung untuk menampung pedagang yang selama ini beraktivitas di sekitar jalan.
"Sudah tersedia 69 petak atau lokasi yang bisa ditempati oleh 69 pedagang. Dan ini akan diberikan oleh Gus Bupati secara gratis, tidak perlu membayar, tinggal ditempati," kata Ratno.
Ia menyebut langkah tersebut menjadi bagian dari proses penyelesaian persoalan Pasar Tanjung secara bertahap.
Menurut Ratno, sejumlah tuntutan yang disampaikan massa pada dasarnya sejalan dengan langkah yang tengah disiapkan pemerintah. Namun, pelaksanaannya membutuhkan proses serta komunikasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan.
"Karena apa yang tertulis di sana itu adalah progres yang sedang kita laksanakan. Yang disampaikan oleh teman-teman GMNI kami apresiasi. Bukan kami menolak, 100 persen kami menyetujui apa yang tercantum di dalam tuntutan teman-teman GMNI," ujarnya.
Meski demikian, massa tetap kecewa karena tuntutan mereka belum mendapat komitmen tertulis melalui penandatanganan pakta integritas.
Aksi kemudian berakhir dengan massa melemparkan tomat dan air ke arah halaman lobi Kantor Pemkab Jember sebagai bentuk kekecewaan sebelum akhirnya membubarkan diri.
Faizīn menegaskan pihaknya akan kembali turun ke jalan jika persoalan Pasar Tanjung tidak segera mendapatkan solusi.
"Kalau memang ini tidak bisa menjadi solusi, dalam beberapa hari ke depan kita akan aksi yang jauh lebih besar daripada ini," tegasnya.
Editor : Abdul Aziz Qomar
