KLIKJATIM.Com | Gresik — Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Qomaruddin (BEM UQ) Kabinet Revolusi menggelar Dialog Publik bertajuk “Bersama Rakyat Indonesia Merdeka, Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat”, Rabu (13/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi bagi mahasiswa dan sejumlah aktivis untuk membahas berbagai persoalan kerakyatan, mulai dari kesadaran politik, ketimpangan kepentingan, hingga pemaknaan kemerdekaan dalam kehidupan masyarakat.
Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur, Deni Oktaviano Pratama, mengatakan persoalan rakyat, baik di tingkat nasional maupun daerah, membutuhkan gerakan bersama. Menurutnya, advokasi terhadap kepentingan masyarakat akan lebih kuat jika dilakukan melalui konsolidasi dan kolaborasi lintas elemen.
“Persoalan rakyat tidak bisa diselesaikan dengan gerakan yang berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan konsolidasi dan kolaborasi agar perjuangan lebih kuat,” ujarnya.
Aktivis sekaligus akademisi, Aryo Bimo Soebagio, menilai setiap gerakan perubahan harus dibangun di atas kesadaran politik. Mahasiswa, kata dia, perlu memahami bagaimana kebijakan dan dinamika politik berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sebelum menentukan sikap maupun arah gerakan.
Pandangan mengenai ketimpangan juga disampaikan Sekretaris Daerah BEM Nusantara Jawa Timur, M. Adib Abidatama. Ia menyoroti masih adanya kepentingan sektoral yang berpotensi mengesampingkan kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, persatuan rakyat menjadi modal penting untuk mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial. Karena itu, kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun sektor tertentu.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Qomaruddin, Moh. Hasan Amin, mengajak peserta melihat kemerdekaan dalam perspektif yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan.
Mengacu pada pemikiran Syaikh Musthofa al-Ghalayaini dalam Idhatun Nasyi’in, Hasan menyebut terdapat empat dimensi kemerdekaan, yakni kemerdekaan individu, kemerdekaan jamaah atau berorganisasi, kemerdekaan ekonomi, dan kemerdekaan politik.
Keempat aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan sejauh mana kemerdekaan benar-benar dirasakan masyarakat. Menurut Hasan, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam membaca persoalan sosial, mengkritisi kebijakan, sekaligus mengawal jalannya kekuasaan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Dialog publik tersebut pada akhirnya menempatkan kemerdekaan bukan sekadar sebagai peristiwa sejarah yang diperingati setiap tahun. Kemerdekaan juga dipandang sebagai tanggung jawab bersama yang harus terus diisi melalui kesadaran politik, persatuan, serta keberpihakan terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Abdul Aziz Qomar
