KLIKJATIM.Com | Probolinggo – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Probolinggo M. Haris turun langsung ke lokasi banjir di Kabupaten Probolinggo, Senin (23/2), untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif sekaligus memetakan langkah prioritas penanganan.
Banjir terjadi akibat hujan berintensitas tinggi yang memicu luapan sungai dan merendam permukiman di sejumlah kecamatan, di antaranya Kraksaan, Besuk, Krejengan, Gading, Kotaanyar, dan Pakuniran. Data sementara per 21–22 Februari 2026 mencatat ratusan kepala keluarga terdampak, dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Kraksaan sebanyak 810 KK, disusul Krejengan 264 KK dan Pakuniran 100 KK.
Khofifah menegaskan, Pemprov Jatim bergerak cepat bersama jajaran Pemkab Probolinggo untuk memastikan keselamatan warga sekaligus mempercepat pemulihan pascabanjir. Tim dari BPBD serta Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU SDA diterjunkan bersinergi dengan TNI-Polri guna melakukan asesmen kerusakan rumah, fasilitas umum, tempat ibadah, hingga sarana pendidikan.
“Kami bersama Bupati memetakan tingkat kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat. Ini menjadi dasar penentuan skala prioritas intervensi,” ujarnya.
Menurut Khofifah, penanganan tidak hanya berfokus pada respons jangka pendek, tetapi juga solusi jangka menengah dan panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar warga, percepatan pembersihan hunian dan fasilitas publik, serta perbaikan akses jalan dan jembatan. Langkah ini dinilai penting mengingat masyarakat tengah menjalankan ibadah puasa dan bersiap menyambut Idulfitri.
Untuk jangka menengah dan panjang, Pemprov Jatim akan mendorong normalisasi sungai, penguatan tebing kanan-kiri sungai, serta penataan titik pertemuan aliran yang rawan meluap. Alat berat seperti long arm excavator disiapkan guna mempercepat pengerukan bila hasil asesmen menunjukkan kebutuhan tersebut.
“Normalisasi sungai memang membutuhkan anggaran besar dan hasilnya tidak selalu terlihat langsung. Namun ini investasi penting untuk mengurangi risiko banjir berulang,” tegasnya.
Selain itu, konstruksi jembatan milik Pemprov akan dievaluasi dan disesuaikan dengan kontur tanah serta debit air guna meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap potensi banjir ke depan.
Dalam upaya mitigasi bencana hidrometeorologi, Khofifah menyebut Jawa Timur termasuk wilayah rawan karena berada di kawasan Ring of Fire. Ia mengungkapkan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) telah dilaksanakan pada 5 Desember 2025 hingga 10 Februari 2026 dan dinilai mampu menekan risiko bencana di sejumlah daerah. Melihat intensitas hujan yang kembali meningkat, pihaknya akan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk kemungkinan reaktivasi OMC.
Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga menyalurkan berbagai bantuan logistik, di antaranya 300 paket sembako, paket makanan siap saji, tambahan gizi, perlengkapan makan, perlengkapan anak dan kebersihan, terpal, glangsing, pompa air, jas hujan, sepatu boot, hingga bronjong untuk penguatan tanggul.
Sementara itu, Bupati M. Haris menyampaikan bahwa Pemkab Probolinggo terus mengoptimalkan strategi penanggulangan bencana melalui program BPBD bertajuk “Gercep Sae” (Gerak Cepat, Terpadu, Berbasis Kecamatan dan Desa). Setiap kecamatan telah mendirikan posko bencana dan Forkopimca melakukan koordinasi intensif di lapangan.
Ia memastikan pemerintah daerah akan terus mendampingi warga terdampak, termasuk dalam layanan kesehatan dan perbaikan infrastruktur yang rusak seperti jembatan putus.
“Penanganan pascabanjir akan dilakukan bertahap sesuai skala prioritas sebagaimana arahan Ibu Gubernur,” pungkasnya.
Editor : Abdul Aziz Qomar
