KLIKJATIM.Com | Lamongan – Pemerintah Kabupaten Lamongan mencatatkan prestasi membanggakan di sektor pendapatan daerah. Capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 dilaporkan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, sebuah sinyal positif bagi kemandirian fiskal di "Kota Soto".
Berdasarkan data resmi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan, realisasi PBB-P2 tahun 2025 mencapai 100,27 persen atau senilai Rp58,15 miliar. Angka tersebut melewati target awal yang dipatok sebesar Rp58 miliar.
Keberhasilan melampaui target ini tidak lepas dari transformasi digital dalam pelayanan publik, khususnya sistem pembayaran pajak. Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi waktu, meminimalisir potensi kecurangan, serta menjamin akurasi dan transparansi data pajak.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat memimpin kick-off pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2026, menegaskan bahwa pajak adalah instrumen vital dalam membiayai pembangunan daerah.
"Optimalisasi capaian pajak memiliki peran penting dalam kemandirian fiskal daerah. Salah satu faktor pendukung utamanya adalah penerapan digitalisasi pada pelayanan publik yang membuat prosesnya lebih lincah dan transparan," ujar Bupati yang akrab disapa Pak Yes di Kantor Bapenda Lamongan, Senin (5/1).
Memasuki tahun 2026, Pemkab Lamongan melakukan inovasi pada format SPPT terbarunya. Kepala Bapenda Kabupaten Lamongan, Edy Yunan Ahmadi, menjelaskan bahwa SPPT tahun ini kini mencantumkan informasi mengenai tunggakan tahun-tahun sebelumnya.
"Ada kebaruan dalam SPPT tahun 2026, yakni memuat rincian tunggakan tahun lalu. Ini kami lakukan agar proses pemungutan PBB-P2 jauh lebih efektif, transparan, dan memudahkan wajib pajak dalam memantau kewajibannya," jelas Edy Yunan.
Untuk mempercepat proses pemungutan di lapangan, Bapenda Lamongan langsung tancap gas melakukan pencetakan massal. Pada hari pertama ini, tercatat sebanyak 872.182 lembar SPPT PBB-P2 mulai dicetak secara bertahap.
Dengan kapasitas mesin cetak yang mampu mencakup dua wilayah kecamatan per hari, diharapkan distribusi SPPT kepada masyarakat dapat selesai tepat waktu.
Langkah gerak cepat ini diambil agar realisasi pajak di tahun 2026 dapat segera dimulai untuk mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan sosial yang telah direncanakan Pemkab Lamongan.
Editor : Fatih
