KLIKJATIM.Com | Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa percepatan transformasi digital merupakan langkah strategis pemerintah untuk menekan angka sengketa dan konflik pertanahan.
Pernyataan ini disampaikan Wamen Ossy usai menerima penghargaan CNN Indonesia Award 2025 di Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Wamen Ossy mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN kini tengah melaksanakan transisi fundamental dari sistem analog ke sistem digital.
“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia,” ungkap Wamen Ossy.
Menurut Wamen Ossy, digitalisasi layanan pertanahan adalah kunci untuk mempercepat proses administrasi, sekaligus menutup celah praktik tumpang tindih lahan, dan memperkuat transparansi data kepemilikan tanah. Upaya ini dinilai sebagai jawaban atas berbagai persoalan pertanahan yang sering kali bersumber dari masalah administrasi.
Wamen Ossy menambahkan, sekitar 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, modernisasi sistem menjadi kebutuhan mendesak agar layanan pertanahan dan tata ruang dapat diberikan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.
Selain digitalisasi, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong pelaksanaan dua program nasional yang berfokus pada pemberian kepastian hukum dan pemerataan. Meliputi endaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yaitu program yang diyakini memberikan dampak besar terhadap kepastian hukum dan kepemilikan lahan bagi masyarakat.
Serta reforma agraria yakni program yang bertujuan menyeimbangkan kepemilikan lahan di Indonesia.
“Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,” tutur Wamen Ossy.
Wamen Ossy berharap masyarakat terus memberikan dukungan, kritik yang membangun, dan masukan terhadap kinerja kementerian, khususnya di daerah. Hal ini penting agar pelayanan dapat terus diperbaiki dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Editor : Fatih
