KLIKJATIM.Com | Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebagai instansi vertikal dengan satuan kerja (Satker) di berbagai daerah, harus mampu menerapkan komunikasi publik yang tepat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hal ini ditekankan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, pada Kamis (17/07/2025) dalam Penutupan Evaluasi dan Analisis Kinerja Program dan Kegiatan Kementerian ATR/BPN Triwulan II Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring.
Harison Mocodompis menyoroti pentingnya memiliki sense of crisis yang tinggi di kalangan jajaran Kementerian ATR/BPN.
Baca Juga : Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Dorong IPPAT Berperan Aktif dalam Transformasi Layanan Pertanahan Nasional"Ini harus ada semacam sense of crisis yang tinggi di antara teman-teman, tidak saja mampu menjalankan program dengan baik, menaati SOP (Standar Operasional Prosedur) dan apa pun yang menjadi barometer atau aturan main pelaksanaan program. Tetapi, juga harus lihat apa yang menjadi sentimen masyarakat hari ini, apa yang menjadi sentimen media," ujarnya.
Ia berharap jajaran Satker dapat mengidentifikasi isu-isu strategis, baik yang positif maupun negatif, di wilayah masing-masing. Menurutnya, Satker di daerah sangat diizinkan untuk menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang berimbang, sesuai dengan fokus yang ingin dikonfirmasi kepada publik di wilayah mereka.
Harison Mocodompis memberikan contoh kasus Mbah Tupon di Yogyakarta yang mendapatkan perhatian publik luar biasa. Meskipun permasalahan hukumnya digambarkan seolah-olah merupakan kesalahan prosedur Kementerian ATR/BPN, ia mengapresiasi Kepala Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Dony, yang bersedia memberikan wawancara kepada CNN dan Kompas untuk mencegah isu tersebut melebar.
Baca Juga : Hadapi Tiga Tantangan Besar, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Perkuat Sistem dan SDM di Sulawesi UtaraDalam kesempatan tersebut, Harison Mocodompis juga membahas indeks pelaksanaan strategi komunikasi yang sedang diterapkan oleh seluruh Satker Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia. Indeks ini terdiri dari empat komponen penilaian, yaitu Paid Media, Earned Media, Owned Media, dan Shared Media.
"Strategi ini tentang bagaimana kita meningkatkan engagement, tak hanya kepada pemberitaan dan kehumasan Kementerian ATR/BPN yang jadi sasarannya. Namun, terhadap program-program yang Bapak/Ibu laksanakan di daerah itu supaya betul-betul sampai pesannya kepada masyarakat," ungkap Harison Mocodompis.
Pertemuan daring ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi seluruh Indonesia beserta jajarannya. (yud)
Editor : Much Taufiqurachman Wahyudi
