KLIKJATIM.Com | Sumenep - Distribusi gas LPG ukuran 3 kilogram di Kabupaten Sumenep, Madura, terus menjadi masalah dan menuai kritikan dari berbagai kalangan.
Hal itu terjadi setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengklaim bahwa ketersediaan gas bersubsidi tersebut masih aman dan berjalan normal.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, yang menegaskan bahwa stok tidak langka sesuai hasil pantauan di lapangan.
“Ini bukan kelangkaan,” tegas Dadang saat diwawancarai media pada Jumat (13/6/2025) kemarin.
Dadang juga menyebut, tim dari Pemkab Sumenep terus melakukan pengecekan di sejumlah titik distribusi, termasuk agen dan pangkalan resmi.
Dari pantauan tersebut, proses distribusi berjalan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah pusat.
Menurutnya, lonjakan permintaan terjadi akibat momentum libur dan hari besar, sehingga terjadi kesan kelangkaan meskipun stok memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kalau biasanya satu keluarga beli dua tabung, saat ini malah beli empat, sehingga terjadi lonjakan permintaan,” katanya.
Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Juhari, anggota Komisi II DPRD Sumenep. Menurut politisi dari Fraksi PPP itu, kondisi di lapangan justru tengah terjadi krisis pasokan yang nyata.
Baca juga: DPRD Sumenep Soroti Kebijakan Baznas Potong Gaji ASN Tanpa Sosialisasi“Gas melon memang sulit didapat, dan harganya melambung di atas HET, mencapai lebih dari Rp18 ribu per tabung,” tegas Juhari.
Juhari juga menduga terjadi praktik manipulasi distribusi yang luput dari pengawasan pemerintah.
“Masalahnya bukan soal permintaan yang naik saja, tapi juga lemahnya pengawasan di lapangan,” katanya.
Juhari mendesak Pemkab Sumenep lebih aktif melakukan inspeksi dan mencari solusi yang lebih transparan dan akuntabel.
“Ini masalah yang terjadi terus-menerus setiap tahun, tapi tak pernah dibereskan. Saya meminta pemerintah lebih tegas dan mencari solusi yang lebih manusiawi dan adil bagi masyarakat,” ujar Juhari.
Selain kalangan DPRD, masyarakat juga turut melontarkan keluhan. Salah satunya disampaikan oleh Muhammad Masrul, seorang pemuda dari Kecamatan Saronggi, yang kesulitan mendapatkan tabung LPG ukuran 3 kilogram.
“Sudah mencari ke mana-mana, tapi tetap tidak dapat. Kalaupun ada, harganya melambung mencapai Rp26 ribu–30 ribu per tabung. Ini memberatkan masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan, seperti Manding dan sekitarnya,” katanya.
Masrul meminta pemerintah lebih peka dan turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut.
“Jangan pura-pura tidak tahu. Pemerintah harus mencari solusi yang konkret dan adil untuk masyarakat,” tegasnya. (qom)
Editor : Hendra
