BOJONEGORO | KLIKJATIM.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar sosialisasi percepatan penyaluran dana transfer ke desa tahun 2025 dan kebijakan pengalokasian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa. Kegiatan ini berlangsung di ruang Angling Dharma Gedung Pemkab pada Senin (17/3/2025) hingga Selasa (18/3/2025).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam sambutannya menegaskan bahwa dirinya telah menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk segera memproses serta mengingatkan para kepala desa (kades) agar menjalankan tugas sesuai dengan amanah. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP).
"Akhirnya ADD (alokasi dana desa, red) saya tandatangani dan ada penambahan poin di Perbupnya. Poin Perbup tambahan yaitu mengalokasikan 10 persen dari ADD untuk pengentasan kemiskinan berupa ayam petelur melalui program pemberdayaan mandiri keluarga," ujar Bupati Wahono.
Baca Juga :Ia menambahkan bahwa sasaran program ini adalah keluarga prasejahtera yang berada di desil 2 dan 3. "Ini hukumnya wajib untuk tahun ini," tegasnya.Angka Kemiskinan Jatim Turun 0,56 Persen Poin, Menjadi Penurunan Tertinggi se-Pulau Jawa
Poin tambahan dalam Perbup ini bertujuan untuk menyatukan persepsi sekaligus menjawab keresahan masyarakat, terutama terkait kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bupati juga mengingatkan agar sasaran program ditentukan secara tepat.
Selain itu, Bupati Wahono memastikan bahwa semua warga Bojonegoro akan menerima manfaat dari BKK dengan prioritas utama pada konektivitas wilayah.
Baca Juga :"Pembangunan jalan akan menyesuaikan kondisi daerah, tidak harus aspal, paving, atau cor, tapi sesuai kelayakan jalan secara keilmuan," jelasnya.Khofifah Usulkan 40 Sekolah Rakyat di Jatim untuk Kurangi Kemiskinan
Terkait pembangunan jembatan, ia menegaskan bahwa proyek ini akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah.
"Dengan begitu, ekonomi berjalan. Mari bersama-sama mengentaskan kemiskinan dan menaikkan indeks IPM kita, terutama memberi perhatian pada anak-anak putus sekolah," katanya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro, Muji Martopo, yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan dana desa, ADD, maupun BKK.
"Mari kita dukung Bapak Bupati dan Ibu Wabup dengan semangat baru. Saya hanya ingin setelah kumpul di sini, setelah kegiatan ini, dana desa maupun ADD tidak ada yang menyimpang lagi," ujar Muji.
Ia mengingatkan bahwa dana tersebut bukan milik perseorangan dan meminta agar paradigma terkait pengelolaan keuangan desa diubah. "Saya yakin 2025, di zaman Bupati dan Wabup baru, tidak ada lagi yang menyimpang," tegasnya.
Muji juga berharap agar sosialisasi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Ia menegaskan bahwa Kejari siap mendampingi desa dalam menjalankan program-programnya.
Dalam kegiatan ini, hadir Kepala Kejari Bojonegoro, Polres Bojonegoro, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sosialisasi ini diikuti oleh 447 peserta, terdiri dari 419 kepala desa, 28 camat, serta 14 perwakilan OPD teknis. Hari pertama dihadiri perwakilan dari 13 kecamatan dan 210 desa. (fif/fiq)
Editor : M Nur Afifullah
