KLIKJATIM.Com | Surabaya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya meminta Pemkot Surabaya untuk bersinergi dan kerja sama dengan Pemprov Jatim dalam mengatasi pandemi Covid-19. Selama ini, Pemkot Surabaya terkesan tidak sejalan dengan Pemprov terkait penanganan Virus Corona.
[irp]
Menurut Arif Fathoni Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya, pihaknya pemerintah agar segera melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya. Dalam masa pandemi saat ini, setiap masukan yang disampaikan para ahli sebaiknya dilaksanakan. "Saya lihat pemkot belum punya roadmap penanganan Covid-19 yang strategis. Yang selama ini dilakukan masih taktis dan bersifat sporadis. Itulah yang akhirnya membuat sebaran tidak terkendali dan jumlah orang positif Covid-19 meningkat,” ujar Arif.
Ditambahkan, jika berharap pada kesadaran kolektif warga memang agak susah karena berkaitan dengan mata pencarian. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang tidak populis. Yang penting saat PSBB Pemkot mencukupi kebutuhan minimum warga. "Saya pikir anggaran yang kemarin kita bahas itu ada. Tersedia 200 miliar untuk medis 35 miliar dan sisanya untuk permakanan atau sembako,” imbuh Ketua FPG DPRD Surabaya ini.
[irp]
Arief menekankan sekali lagi, kunci penanganan pandemi Covid-19 adalah komunikasi pemerintah kota dengan pemerintah provinsi dan pusat. Pandemi ini tidak bisa diselesaikan secara sektoral, harus ada sinergitas sesuai yang tertuang di Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
“Kami mendengar komunikasi wali kota dengan gubernur tidak bagus. Kemanusiaan harus didahulukan, di atas kepentingan politik. Tidak bisa kepala daerah berpikir sendiri, menghadapi sendirian,” kata Arief. (hen)
Editor : Redaksi
