KLIKJATIM.Com | Tuban – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tuban melakukan aksi demontrasi kepada Pemkab Tuban lantaran menganggap pelayanan kesehatan di Tuban jeblok, terutama layanan kesehatan pada masyarakat miskin. Demo tersebut digelar kemarin 23 Juli 2024 di depan Kantor Bupati Tuban.
Selain menyuarakan aspirasi para mahasiswa ini juga melakukan beberapa aksi teatrikal seperti mengikat boneka pocong dan bawa kain kafan di gerbang kantor Bupati Tuban serta melakukan aksi menabur bunga dan membacakan doa.
Menurut Ketua Umum PC PMII Tuban Ahmad Wafa Amrillah menyatakan, selama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban hanya fokus pada pembangunan infrastruktur saja.
“Kami menilai saat ini pemerintah Kabupaten Tuban hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur saja,” ujar Wafa.
Lebih lanjut Wafa menjelaskan jika fokus pembangunan ynag dilakukan oleh Pemkab Tuban tak dibarengi dengan kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat miskin.
"Kami menyoroti adanya kasus warga miskin yang tidak bisa berobat dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian minggu kemarin, ada masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya persalinan hingga merelakan anaknya untuk diadopsi," imbuhnya.
Dari rentetan kasus tersebut menurut Wafa, Bupati Tuban Aditya Halindra harus segera melakukan evaluasi terhadap dinas kesehatan. Sebab, persoalan ini bertentangan dengan amanat undang-undang.
Baca juga: Banyak Proyek Belum Dilelang, Komisi I DPRD Tuban Panggil Dinas PUPR-PRKP“Aksi ini bukan akhir kita tetap akan melakukan aksi-aksi turun jalan apabila masih ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat miskin,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Tuban Esti Surahmi membantah tudingan bahwa layanan kesehatan Pemkab Tuban tidak berpihak kepada masyarakat miskin.
Bahkan Esti menyebut para mahasiswa ini mendapatkan informasi yang keliru terkait adanya beberapa bayi yang tertahan di rumah sakit karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya persalinan.
“Ibu bayi setelah melahirkan menghendaki anaknya diadopsi karena merasa tidak mampu merawat. Sehingga bayi itu terus kami rawat di rumah sakit. Bukan karena tidak bisa membayar. Informasi delapan bayi terlantar di rumah sakit itu tidak benar. Ternyata itu mis-informasi,” ujarnya.
Esti menegaskan, Pemkab Tuban menjamin biaya persalinan ibu hamil yang memenuhi kriteria orang tidak mampu melalui untuk bersalin melalui program Jaminan Kesehatan Kemiskinan (Jamkeskin).
“Tolong teman-teman kalau ada orang miskin hamil silahkan laporkan ke kami jika belum punya jaminan, akan kami daftarkan sebagai peserta jaminan. Silahkan disampaikan,” pungkasnya. (qom)
Editor : Muhammad Nurkholis
