KLIKJATIM.Com | Gresik — Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menanggapi kritik tajam yang disampaikan masing-masing fraksi di DPRD Gresik atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Gresik 2022.
Tanggapan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Gresik dengan agenda penyampaian jawaban (tanggapan) Bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2022, Selasa (27/06/2023).
Dalam kesempatan itu, Wabup mengakui rendahnya capaian pendapatan Pemkab Gresik pada APBD 2022.
Orang nomor dua di Pemkab Gresik ini menyampaikan, pihaknya bakal mengevaluasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masing-masing OPD penghasil.
"Kinerja (tugas) pemungutan pendapatan di Dinas PU, Dishub, Diskoperindag, DPM-PTSP dan Disparekrafbudpora belum bisa memenuhi target. Pemerintah daerah akan mengevaluasi potensi, tata laksana pemungutan serta kualitas SDM OPD masing-masing OPD," ujar Wabup dihadapan anggota DPRD Kabupaten Gresik.
Dijelaskan, beberapa target pendapatan yang tidak terpenuhi sebagian disebabkan adanya perubahan regulasi, serta pelayanan yang belum bisa menjangkau seluruh wilayah dan penentuan target yang kurang tepat.
Baca juga: Pendapatan Tak Capai Target, Kinerja Dinas Penghasil Pemkab Gresik Jadi Sorotan Dewan
Dikatakan, beberapa strategi akan diterapkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Yakni, mengidentifikasi potensi pendapatan retribusi. Kemudian, melakukan penyesuaian tarif.
"Kami juga akan melalukam kajian potensi retribusi daerah dan memperluas objek retribusi," beber Wabup.
Baca juga: Duh! Realisasi Pendapatan Kabupaten Gresik Tahun Lalu Cuma 91,56 Persen dari Target
Ditambahkan, pihaknya juga akan melakukan kajian yang lebih detail terkait potensi yang dimaksud agar penetapan target pendapatan bisa lebih mudah direalisasikan.
"Karena keberhasilan pendapatan diukur dari capaian realisasi pendapatan," tandasnya.
Sebelumnya, para anggota dewan menyoroti gagalnya pemenuhan target pendapatan di beberapa dinas.
Rinciannya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang ditarget Rp3,7 miliar hanya mampu mendulang pendapatan Rp1,3 miliar. Kemudian Dinas Koperindag dari target Rp5,2 miliar hanya tercapai Rp3,8 miliar.
Kemudian Dinas Perhubungan dari target Rp 15,3 miliar hanya terpenuhi Rp8,3 miliar, lalu DPM-PTSP dari target Rp131 miliar hanya terpenuhi Rp57 miliar dan Disparekrafbudpora ditarget Rp2 miliar hanya mampu mendapatkan Rp1 miliar. (qom)
Editor : Abdul Aziz Qomar
