KLIKJATIM.Com | Gresik — Usai penyampaian nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 oleh Wakil Bupati Gresik, masing-masing Fraksi menyampaikan pemandangan umum alias PU dalam rangka menanggapi nota pertanggungjawaban tersebut, Senin (26/06/2023).
Rata-rata dalam PU-nya, wakil rakyat menyoroti anjloknya pendapatan daerah.
Mereka menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil masih jauh dari harapan.
Seperti yang disampaikan Fraksi PKB. Dalam paparannya, juru bicara PKB Syaichu Busyiri menilai kinerja pendapatan sepanjang 2022 lalu adalah kerja yang biasa-biasa saja.
Pihaknya melihat pemerintah masih tidak serius dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dia mencontohkan soal data wajib pajak, menurut Syaichu pemerintah tidak serius mengoreksi jumlah wajib pajak sesuai rekomendasi BPK.
"Sedikitnya jumlah wajib pajak membuat realisasi pendapatan pajak sangatlah rendah. Padahal, Gresik adalah gudangnya industri. Selain itu, kalau melihat laporan pemerintah Gresik terbaik se-Jawa Timur dalam realisasi investasi. Namun, nyatanya tidak berefek pada pendapatan," tegasnya.
Baca juga: DPRD Gresik Beri Catatan Atas Kinerja Pemkab Gresik Tahun Lalu, Apa Saja?Sementara itu Fraksi Golkar juga punya pandangan yang sama. Dalam paparannya, juru bicara Fraksi Golkar Lusi Kustianah mengatakan meskipun untuk APBD 2022 Gresik berhasil meraih opini WTP sejumlah kinerja masih perlu dilakukan perbaikan. Utamanya pada sektor pendapatan.
"Realisasi pendapatan pada tahun 2022 hanya 91 persen. Kami minta penjelasan terkait hal tersebut," ungkap Lusi.
Bahkan, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya M Zaifuddin menyebut OPD penghasil masih belum punya inovasi. Pihaknya khawatir hal ini akan terus berulang ditahun-tahun berikutnya jika tidak segera ada perbaikan.
"Kami minta pemerintah memberikan penjelasan langkah apa yang akan diambil untuk meningkatkan pendapatan di tahun mendatang. Serta apa saja inovasi yang akan dilakukan dalam meningkatkan pendapatan," ucap dia. (qom)
Editor : Abdul Aziz Qomar
