KLIKJATIM.Com | Gresik--Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gresik diperintahkan membuka data pelaksanaan anggaran di Pemkab Gresik. Perintah itu berdasarkan hasil putusan sidang Komisi Informasi (KI) Jatim.
[irp]
Sidang putusan itu setelah sebelumnya organisasi masyarakat di Gresik Avicenna For Good Government and Public Policy melayangkan gugatan. Majelis Hakim KI yang diketuai A Nur Aminuddin dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan secara daring memutuskan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
"Mengabulkan permohonan pemohon (Avicenna) untuk seluruhnya dan memerintahkan kepada termohon (Diskominfo) untuk memberikan dokumen yang dimohon dalam bentuk hard copy kepada pemohon selambatnya10 hari kerja usai putusan inkrah," tutur Aminudin membacakan amar putusan, Kamis (23/9/2021) siang.
Dalam pembacaan putusan itu terungkap bila sebenarnya ringkasan DPA sudah tersedia di website pemkab Gresik, namun hal itu tidak memadai dan tidak menghalangi pemohon untuk mengakses dokumen DPA secara lengkap (utuh), karena yang diminta oleh pemohon adalah dokumen DPA lengkap.
"Majelis hakim memandang bahwa apa yang dilakukan pemohon merupakan bagian dari partisipasi masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan," kata Aminudin.
Sementara perwakilan dari Diskominfo Gresik, Munif yang merupakan Kepala Seksi Penyebarluasan informasi tidak memberikan komentar apapun terkait putusan KI Jatim tersebut, baik menerima maupun keberatan atas putusan.
Sekretaris Diskominfo, Muhammad Hari Syawaludin menuturkan, langkah lebih lanjut untuk merespon putusan itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
tersebu
"Karena Kuasa jawab ada di Bagian Hukum Setda," ujarnya.
Disisi lain, Direktur Avicenna Ali Syibro menyebut bila putusan itu membuktikan bahwa DPA bukan informasi yang bersifat rahasia atau dikecualikan, sehingga siapapun bisa mengakses dokumen tersebut.
"Bagaimanapun anggaran APBD itu uang rakyat, nah dalam DPA itu ada rincian item-item beserta harga-harga apa yang mau dibelanjakan pemerintah memakai uang rakyat, sehingga dengan dibukanya DPA secara lengkap masyarakat bisa turut serta mengawasi badan publik dan jalannya pemerintahan," paparnya.(mkr)
Editor : Abdul Aziz Qomar
Ziarah ke Gresik, Ketua MPR RI Ahmad Muzani Doakan Bangsa dan Dukung Pengembangan Wisata Religi
KLIKJATIM.Com | Gresik – Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik untuk berziarah ke makam ulama kharismatik,…
Produksi Gula Nasional 2026 Diproyeksikan Tembus 3,04 Juta Ton, Berpotensi Surplus untuk Konsumsi
KLIKJATIM.Com | Surabaya – Sektor pergulaan nasional menunjukkan tren positif pada tahun 2026. Berdasarkan hasil pertemuan taksasi awal giling Gula Kristal…
Polres Gresik Hadir Beri Layanan Ambulans Antar Pasien Darurat ke RSUP Kemenkes Surabaya
Polres Gresik membantu mengantar pasien darurat asal Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, menuju RSUP Kemenkes Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan…
Gubernur Khofifah Pastikan UMKM Jatim Adaptif dan Naik Kelas di Era AI
Gubernur Jawa Timur menerima Staf Khusus (Stafsus) Presiden RI Bidang UMKM dan Teknologi Digital Tiar N. Karbala beserta jajarannya di Gedung Negara Grahadi, S…
Hapus Stigma dan Diskriminasi, Dinkes KB Sampang Targetkan Eliminasi TB dan Kusta pada 2030
KLIKJATIM.Com | Sampang – Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Kabupaten Sampang memperkuat komitmen…
Catat, Mobil Listrik Kini Tidak Bebas Pajak Lagi, Kini Pemda Yang Petapkan Besarannya
Era insentif pajak kendaraan listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) yang seragam secara nasional resmi berakhir. Mulai bulan ini, pemilik mobi…