KLIKJATIM.Com | Gresik--Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gresik diperintahkan membuka data pelaksanaan anggaran di Pemkab Gresik. Perintah itu berdasarkan hasil putusan sidang Komisi Informasi (KI) Jatim.
[irp]
Sidang putusan itu setelah sebelumnya organisasi masyarakat di Gresik Avicenna For Good Government and Public Policy melayangkan gugatan. Majelis Hakim KI yang diketuai A Nur Aminuddin dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan secara daring memutuskan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
"Mengabulkan permohonan pemohon (Avicenna) untuk seluruhnya dan memerintahkan kepada termohon (Diskominfo) untuk memberikan dokumen yang dimohon dalam bentuk hard copy kepada pemohon selambatnya10 hari kerja usai putusan inkrah," tutur Aminudin membacakan amar putusan, Kamis (23/9/2021) siang.
Dalam pembacaan putusan itu terungkap bila sebenarnya ringkasan DPA sudah tersedia di website pemkab Gresik, namun hal itu tidak memadai dan tidak menghalangi pemohon untuk mengakses dokumen DPA secara lengkap (utuh), karena yang diminta oleh pemohon adalah dokumen DPA lengkap.
"Majelis hakim memandang bahwa apa yang dilakukan pemohon merupakan bagian dari partisipasi masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan," kata Aminudin.
Sementara perwakilan dari Diskominfo Gresik, Munif yang merupakan Kepala Seksi Penyebarluasan informasi tidak memberikan komentar apapun terkait putusan KI Jatim tersebut, baik menerima maupun keberatan atas putusan.
Sekretaris Diskominfo, Muhammad Hari Syawaludin menuturkan, langkah lebih lanjut untuk merespon putusan itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
tersebu
"Karena Kuasa jawab ada di Bagian Hukum Setda," ujarnya.
Disisi lain, Direktur Avicenna Ali Syibro menyebut bila putusan itu membuktikan bahwa DPA bukan informasi yang bersifat rahasia atau dikecualikan, sehingga siapapun bisa mengakses dokumen tersebut.
"Bagaimanapun anggaran APBD itu uang rakyat, nah dalam DPA itu ada rincian item-item beserta harga-harga apa yang mau dibelanjakan pemerintah memakai uang rakyat, sehingga dengan dibukanya DPA secara lengkap masyarakat bisa turut serta mengawasi badan publik dan jalannya pemerintahan," paparnya.(mkr)
Editor : Abdul Aziz Qomar
Wujudkan Vokasi Berdampak, SMKS Islam 1 Kota Blitar Bersama MPM Honda Jatim Gelar Pelatihan Mekanik Bagi Komunitas DMI
KLIKJATIM.Com | Blitar – Pendidikan vokasi tidak hanya berperan mencetak lulusan yang siap kerja, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata dan inklusif bagi masy…
TNI AL dan Pemkab Banyuwangi Perluas Lahan Kedelai
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, bersama TNI AL memperluas pengelolaan lahan pertanian kedelai untuk mendukung upaya pemerintah memperkuat…
PLN Gelar Srikandi Movement 2026 di Malang, Perkuat Peran Perempuan dalam Pengelolaan Sampah dan Kesiapsiagaan Bencana
KLIKJATIM.Com | MALANG – PT PLN melalui Srikandi PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban (UP2B) Jawa Timur yang didukung Srikandi PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat …
Tingkatkan PAD dan Cegah Kebocoran, Dishub Lamongan Siapkan Pembayaran Retribusi Parkir Nontunai
KLIKJATIM.Com | Lamongan – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lamongan resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk…
Cargill Indonesia Dinobatkan sebagai Pelopor CSR Berdampak dan Berkelanjutan
Cargill Indonesia menerima penghargaan sebagai perusahaan pelopor Corporate Social Responsibility (CSR) berdampak dan berkelanjutan dari Radar Surabaya.…
Bea Cukai dan Polri Gagalkan Ekspor Ilegal 3,4 Ton Merkuri Senilai Rp17,5 Miliar dari Surabaya ke Afrika
KLIKJATIM.Com | Surabaya – Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I bersama Bea Cukai Tanjung Perak dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggagalkan upaya e…