Kasus Korupsi Camat Non Aktif Suropadi Dituntut 8 Tahun Penjara

[irp]

Pada tuntutannya, terdakwa dinilai telah terbukti melalukan tindak pidana korupsi anggaran Kecamatan Duduksampean tahun 2017-2019. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi senbagaimana telah diubah dengan UU No.21 tahun 2001.

"Menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana selama 8 tahun dan denda Rp. 300 juta subsidair 6 bulan penjara,” tegas Jaksa Esti Harjanti Chandrarini.

Tidak hanya itu, terdakwa juga ditambahi hukuman untuk mewajibkan membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 1,046 milyar dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar selama satu bulan sejak dinyatakan inkraht maka harta bendanya akan disita untuk negara untuk dilelang. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan di ganti dengan hukuman penjara selama 4 tahun.

Pada tuntutan yang dibacakan,  bahwa anggaran Kecamatan Duduksampeyan tahun 2017 - 2019 telah dikorupsi oleh terdakwa. Tidak tangung tanggung hasil audit dari Inpektorat selang 3 tahun, muncul kerugian negara sebesar Rp 1,046 milyar.

Sidang yang dilakukan secara virtual dengan Majelis hakim yang diketuai Johanis ditunda minggu depan dengan agenda pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa maupun kuasa hukum terdakwa. 

Terpisah kuasa hukum terdakwa Suropadi, Fajar Yulianto mengatakan bahwa tuntutan Jaksa terlalu tinggi. Untuk itu, kami selaku kuasa hukum terdakwa akan melakukan perlawanan atas tuntutan jaksa dengan membuat nota pembelaan. 

”Tuntutan ini sungguh diluar ekspetasi, boleh dikatakan tuntutan sangat istimewa. ternyata untuk mencari sebuah keadilan memang tidak mudah. Memberikan kata adil buat Seorang Suropadi yang telah melakukan pengabdian, loyalitas tanpa batas serta segudang prestasi yang kasat mata tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan jabatanya demi kemajuan wilayah kecamatan Duduksampeyan pada khususnya dan berbagai prestasi membawa nama baik, seakan lenyap begitu saja tanpa bekas, ” Ujar Fajar mengutarakan kecewaannya atas tingginya tuntutan jaksa.

Menurutnya, tingginya tuntutan sangat tidak proposional dan tidak sebanding dengan jasa terdakwa atas pengabdian sebagai Camat Duduksampeyan. Pada pledoi nanti akan kami jabarkan bahwa terdakwa tetap tidak pernah merugikan keuangan negara.

”Pasalnya, fakta dilapangan terlalu banyak kegiatan yang tidak dianggarkan sehingga sebagai camat harus memutar otak untuk subsidi silang memenuhi biaya kegiatan kegiatan lain tersebut yang tidak tercover,” kata Fajar. (rtn)

Kamis, 20 Agu 2026 15:00 WIB

BLT DBHCHT Gresik Sasar Buruh hingga Petani Tembakau, Masing-masing Terima Rp900 Ribu

Senin, 17 Agu 2026 14:00 WIB

Sambut HUT ke-81 RI, Pemkab Gresik Beri Keringanan Pajak Daerah

Editor : Redaksi