KLIKJATIM.Com | Surabaya - DPD Gerindra Jatim kembali menggelar Diskusi Kamisan secara virtual, Kamis (22/7/2021) sore. Kali ini aktivitas keagamaan di masa PPKM Darurat menjadi topik pembahasan.
[irp]
Hadir sebagai narasumber pada kesempatan itu Wakil Bupati Jember Mohammad Balya Firjaun Barlaman dan Sekretaris Umum MUI Provinsi Jatim Prof Akhmad Muzakki. Sementara anggota DPRD Kab. Blitar Ratna Dewi Nirwana Sari menjadi pemandu diskusi tersebut.
Dalam diskusi tersebut, Wabup Firjaun mengatakan bahwa sebenarnya PPKM Darurat ataupun PPKM Level 3-4 merupakan upaya lahiriyah yang dilakukan oleh pemerintah.
"Kami berharap upaya lahiriyah bisa melahirkan upaya batiniyah agar pandemi diangkat Allah SWT," harap Gus Firjaun sapaan akrabnya itu.
Menurutnya, apa yang telah diputuskan pemerintah itu diharapkan bisa dipahami oleh masyarakat. Sebab, jika semua bisa bersinergi dan kompak maka pandemi Covid-19 segera berakhir.
"Jika apa yang diputuskan oleh pemerintah bisa dipahami, ketika semua kompak menjalankan prokes maka pandemi akan berakhir," jelas dia.
Sementara Prof Zakki menyebut, menjaga keselamatan jiwa itu sifatnya wajib. Di tengah pemberlakuan PPKM seperti ini, kata dia, semua harus tetap waspada namun keagamaan tidak boleh luntur.
"Ibadah tidak boleh melemah, ibadah harus tetap tinggi dan kegiatan ritual-ritual kita tidak boleh melemah karena pandemi," tegas Prof Muzakki.
Sedangkan Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad mengungkapkan, pertentangan perspektif larangan ibadah cukup menjadi kebingungan di tengah masyarakat. Sebab, hal itu berhadapan langsung dengan keimanan kepada sang pencipta.
"Wakil Presiden Kiai H Ma'ruf Amin bilang kalau menjaga keselamatan jiwa itu wajib. Sedangkan menjalankan sholat di Masjid itu sunnah. Nah, menurut saya ini harus diketahui oleh publik, karena menimbulkan persepsi yang berbeda-beda sehingga kita tetap bisa menjaga harmoni," ujar Sadad.
Sadad juga mengajak agar pemerintah bisa melakukan kajian dari sisi keagamaan sebelum mengambil keputusan bagi warganya. "Yang paling bahaya lagi itu mempertentangkan. Kok seakan melarang sesuatu hal yang wajib. Sedangkan aktivitas yang lain dilonggarkan," tandasnya . (rtn)
Editor : Redaksi
