KLIKJATIM.Com | Sidoarjo—Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo bersama penyelenggara pemilu menyepakati penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam penyelenggaran Pemilu 2020. Dalam pelaksanaan pemilu nanti, anggaran KPU disetujui dengan jumlah total sebesar Rp.61, 3 miliar. Sedangkan anggaran Bawaslu disepakati dengan jumlah total Rp.18,6 miliar.
Penandatanganan itu dilakukan pemerintah bersama penyelenggara di Pendopo Sidoarjo. Ketua KPUD Sidoarjo, Muhammad Iskak mengatakan penandatangan itu bisa dilakukan setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak baik pemerintah maupun penyelenggara.
"Setelah kami berkomunikasi kembali, ternyata bisa disepakati oleh Pemda," ujar Iskak.
[irp]
[irp]
Ia mengaku penandatanganan sempat tertunda lantaran belum ada titik temu terkait anggaran yang diajukan sebelumnya. KPU sebagai penyelenggara pemilu sempat mengajukan anggaran pelaksanaan pemilu sebanyak Rp.63 miliar.
"Setelah berbagai pertimbangan dan sebagainya, anggaran kami bisa diterima sebanyak total Rp.61 miliar," katanya.
Namun, dalam kesepakatan tersebut, anggaran tersebut tidak seluruhnya bisa dicairkan pada 2019 ini. Untuk tahun ini, KPU bakal menerima anggaran sebanyak Rp.300 juta. Sedangkan sisanya, bakal dicairkan pada 2020 mendatang.
"Jadi, ditahun mendatang ada dua tahap pencairan nantinya. Pertama senilai Rp.45 miliar akan dicairkan awal sesuai draf di NPHD saat ini. Sedangkan sisanya dari jumlah total, akan diajukan kembali ke DPRD di tahun 2020. Jadi anggaran tambahan ini nanti kembali dibahas. Tapi yang jelas Pemda sudah sepakat dengan jumlah itu," jelasnya.
Senada disampaikan ketua Bawaslu Sidoarjo, Haidar Mundjid. Pihaknya akhirnya bisa menandatangani kesepakatan terkait jumlah anggaran tersebut dikarenakan pemerintah Daerah bisa memberikan anggaran yang pas sesuai kebutuhan.
"Alhamdulillah tadi malam sudah bisa dilakukan penandatanganan NPHD," jelas Haidar.
Disinggung soal anggaran yang disepakati Pemda, pihaknya mengaku sudah ada kejelasan terkait anggaran tersebut. Meski sebelumnya sempat ada penolakan dikarenakan jumlahnya terlalu minim.
[irp]
"Jadi untuk anggaran Bawaslu yang sebelumnya diajukan sebanyak Rp.22 miliar, disepakati Rp.18 miliar lebih," kata Haidar.
Namun, anggaran yang tertuang dalam draft NPHD 2019, sebanyak Rp.8,6 miliar. Dengan rincian Rp.666 juta akan dicairkan pada 2019 ini. Sedangkan Rp.8 miliar akan dicairkan pada 2020 mendatang," jelasnya.
Sementara untuk sisanya yakni sebanyak Rp.10 miliar dijanjikan untuk diajukan kembali pada rapat bersama DPRD Sidoarjo ditahun 2020. Anggaran tambahan itu akan diambilkan dari APBD 2020 mendatang.
"Tidak apa-apa, toh nanti juga bakal ada anggaran tambahan, meski dirapatkan lagi dengan DPRD. Yang terpenting komitmen Pemda yakni bisa mencairkan senilai jumlah total Rp.18 miliar lebih untuk keperluan Pemilu 2020," tandasnya. (don/mkr)
Editor : Redaksi
