KLIKJATIM.Com | Surabaya — Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Timur (DK3P Jatim) kembali menegaskan pentingnya transformasi budaya K3 yang adaptif, manusiawi, dan berkeadilan. Langkah strategis ini disuarakan dalam Seminar K3 Nasional bertajuk penguatan human factors dan pendekatan sistemik di tengah era digitalisasi serta kompleksitas risiko industri modern.
Acara yang berlangsung di Hall Plaza Airlangga, Kampus C Universitas Airlangga (Unair) Surabaya pada Sabtu (23/5/2026) ini menyedot antusiasme tinggi. Sebanyak 1.000 peserta tercatat berpartisipasi, dengan rincian 300 peserta hadir secara offline dan 700 peserta mengikuti jalannya seminar secara daring (online).
Dalam sambutan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang dibacakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Provinsi Jatim, Sigit Priyanto, ST, MM, ditekankan bahwa K3 tidak boleh lagi sekadar menjadi pemenuhan regulasi atau kewajiban administratif di atas kertas.
"Budaya K3 harus menjadi kesadaran kolektif dan nilai yang hidup dalam setiap aktivitas kerja," tegas Gubernur dalam sambutan tertulisnya.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh data mengkhawatirkan terkait tren kecelakaan kerja di Jawa Timur yang terus melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 sebanyak 25.396 kasus, tahun 2023 sebanyak 31.448 kasus, tahun 2024 sebanyak 37.780 kasus, dan tahun 2025: mencapai kisaran 48.402 kasus.
Melihat tren ini, pendekatan human factors dinilai krusial. Manusia wajib diposisikan sebagai pusat dari seluruh sistem kerja, di mana kondisi fisik, psikologis, lingkungan, komunikasi, hingga kepemimpinan saling memengaruhi keselamatan di lapangan.
Wakil Ketua DK3P Jatim, Edi Priyanto, SKM., MM., dalam laporannya menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk mengampanyekan budaya K3 ke seluruh lapisan masyarakat.
“Budaya K3 tidak bisa dibangun hanya oleh pemerintah atau perusahaan semata. Ini membutuhkan keterlibatan bersama dari pemerintah daerah, praktisi, pekerja, akademisi, hingga komunitas. Keselamatan harus menjadi gerakan bersama dan budaya hidup masyarakat,” ujar Edi.
Senada dengan hal itu, praktisi dan ahli K3 nasional, Syamsul Arifin, SKM., MKKK., Cert IOSH., selaku narasumber pertama memaparkan materi bertajuk "To Err is Human: Menyelami Makna Kesalahan Manusia". Ia mengkritisi pendekatan K3 konvensional yang kerap terjebak pada budaya menyalahkan (blaming culture) pekerja lapangan ketika terjadi insiden.
Menurut Syamsul, merujuk pada teori James Reason, manusia pada dasarnya rentan melakukan kesalahan (fallible). Oleh karena itu, akar masalah sering kali berakar pada kelemahan sistem organisasi, desain kerja, tekanan produktivitas, serta lemahnya komunikasi antara manajemen puncak (blunt-end) dan pekerja di garis depan (sharp-end).
Pergeseran paradigma K3 juga dikupas tuntas dari sudut pandang hukum oleh narasumber kedua, Sugiarto, AMd., SE., SH., MM. Ia menyoroti lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, yang menempatkan K3 sebagai bagian dari instrumen perlindungan pidana korporasi.
Di era baru ini, kecelakaan kerja bukan lagi sekadar dinilai sebagai masalah teknis atau musibah industri biasa. Korporasi kini dapat diposisikan sebagai subjek tindak pidana jika terbukti ada kelalaian sistemik yang menyebabkan kecelakaan serius atau fatal.
“Dalam perspektif hukum pidana modern, pertanyaan besarnya bukan lagi sekadar 'siapa yang salah', melainkan 'mengapa sistem gagal mencegah'. Di sinilah pentingnya safety leadership dari pimpinan perusahaan untuk memastikan sistem K3 benar-benar hidup,” jelas Sugiarto dalam sesi yang dipandu oleh moderator Dr. Neffrety Nilamsari tersebut.
Kegiatan seminar nasional ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono, Sp.PD-KPTI., FINASIM., M.A.R.S., serta Prof. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Direktur Pengelolaan Infrastruktur, Lingkungan, dan Operasional (Direktorat PILAR) UNAIR.
Melalui seminar ini, DK3P Jatim berharap momentum kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan praktisi dapat semakin solid demi menjawab tantangan kompleks dunia kerja di masa depan.
Editor : Fatih
