KLIKJATIM.Com | Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 5,57 miliar kepada 4.207 buruh pabrik hasil tembakau di Kota Surabaya pada Jumat (4/7).
Penyaluran BLT ini dipusatkan di PT HM Sampoerna Tbk Rungkut 2 Surabaya, mencakup buruh dari lima perusahaan berbeda. Rinciannya, 2.592 buruh dari PT HM Sampoerna Tbk Rungkut 2, 1.142 buruh dari PT HM Sampoerna Tbk Rungkut 1, 320 buruh dari PT Gelora Djaja, 87 buruh dari PT Pabrik Sigaret Sriwidjaja, serta 66 buruh dari PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Setiap buruh menerima BLT sebesar Rp 1.325.900 yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing, terlepas dari wilayah tempat tinggal mereka.
"BLT ini bukan sekadar distribusi dana. Ini adalah wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat pekerja. Kami ingin memastikan bahwa dana DBHCHT betul-betul kembali kepada mereka yang berjasa menjaga industri ini tetap hidup,” ujar Khofifah.
Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini menegaskan bahwa keberhasilan penyaluran BLT DBHCHT ini adalah hasil kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, pihak perusahaan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar proses penyaluran berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai jadwal.
“Jangan sampai bantuan ini berhenti sebagai program tahunan yang sekadar selesai dalam penyaluran tunai. Harus ada kesinambungan melalui pelatihan keterampilan, penguatan layanan kesehatan, peningkatan standar keselamatan kerja, hingga pendidikan vokasi bagi keluarga buruh,” tambahnya.
Baca Juga : Beasiswa Pemprov Jatim Lahirkan Tiga Doktor UINSA, Khofifah: Investasi SDM Emas 2045
Khofifah juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran melalui BLT DBHCHT ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pekerja di sektor industri hasil tembakau. Mengingat posisi Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan konsumsi dan produksi hasil tembakau terbesar di Indonesia, sudah semestinya kontribusi fiskal dari sektor ini dikembalikan secara adil kepada masyarakat yang menggantungkan hidup di dalamnya.
“Ini bukan hanya soal bantuan, tapi soal keadilan. Kita ingin setiap tetes keringat buruh mendapat pengakuan dan perhatian. DBH CHT harus memberi manfaat langsung, bukan hanya bagi industri, tapi bagi manusia yang menghidupi industri itu,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Khofifah turut mengajak para pelaku industri hasil tembakau untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan ekosistem kesejahteraan buruh yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah agar kesejahteraan buruh tidak hanya menjadi beban negara, tetapi menjadi komitmen bersama.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran manajemen perusahaan yang telah memfasilitasi dan mendukung kelancaran penyaluran bantuan, serta kepada para buruh yang selama ini telah bekerja dengan semangat dan loyalitas tinggi dalam mendukung pertumbuhan industri.
“Pemerintah akan terus hadir untuk memastikan bahwa setiap pengabdian dan kontribusi Anda mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak,” tandas Khofifah.
Sebagai informasi tambahan, total penyaluran BLT DBHCHT lintas wilayah pada tahun 2025 ini menjangkau 15.000 buruh di 31 kabupaten/kota se-Jawa Timur, tersebar di 182 perusahaan rokok, dengan total bantuan mencapai Rp 19.888.500.000. (yud)
Editor : Wahyudi