KLIKJATIM.Com | Bojonegoro - Konsep New Normal menjadi sorotan berbagai kalangan. Khususnya Ademos yang bergerak di bidang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bojonegoro bertempat di Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo mendukung dengan adanya New Normal ini dan mendorong desa dilibatkan secara aktif.
[irp]
Baca juga: Pandangan Terhalang Kabut? Ini Tips Berkendara Aman Menggunakan Motor Matic dari MPM Honda Jatim
Sekertaris Ademos, A Shodiqurrosyad mengatakan, Kenormalan baru ini bukanlah hukum rimba the survival of the fittest, di mana yang kuat yang bertahan. Tapi new normal adalah upaya untuk mempertemukan kepentingan kesehatan dengan kepentingan lainnya.
"Seperti kepentingan agama, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan lainnya," ungkap Shodiqurrosyad Kepada Klikjatim Selasa(2/6/2020).
Menurutnya, semua kepentingan tersebut saling terkait erat, tak boleh saling menafikan satu sama lain, baik institusi keagamaan, pendidikan, pelaku pariwisata, pengelola pasar serta lainya.
[irp]
"Nantinya ketika ada penerapkan new normal ini, Pemkab jadi memiliki banyak mitra dalam pengendalian covid-19," katanya.
Baca juga: Dua Truk Trailer Adu Banteng di Margomulyo Bojonegoro
Ia berharap, selama new normal, setiap institusi pemerintah maupun swasta, baik institusi keagamaan, pendidikan, pariwisata, institusi ekonomi, pasar, dan lainnya ada SOP new normalnya.
"Seperti pengisian buku tamu, pengecekan kesehatan santri, siswa, pembeli dan pengunjung," ungkap Sekertaris Ademos.
Ia menambahkan, Dinkes juga akan menjadi pihak yang paling repot nantinya, sehingga Dinkes perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Desa.
"Semisal 1 RT 1 tim relawan kesehatan yang mengecek kesehatan warga secara berkala," imbuhnya.
Baca juga: Sambut 1448 Hijriah, Ratusan Siswa Yayasan Al-Abror Sukosewu Bojonegoro Semarakkan Pawai Ta'aruf
Nantinya, Tim kesehatan ini kordinasi oleh bidan desa, kemudian ke atas lagi Puskesmas kemudian ke atas lagi Dinkes atau RSUD. Ketika ada gejala yang mengindikasikan seseorang terpapar covid-19, dapat menghubungi institusi terkait untuk mendapatkan tindakan lanjutan.
"Begitu juga institusi keagamaan, pendidikan, sosial, pariwisata ekonomi, pasar dan lainya," tutup Sekertaris Ademos. (bro)
Editor : M Nur Afifullah