KLIKJATIM.Com | Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah menyampaikan permohonan pengunduran diri dari jabatannya.
Informasi tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, keinginan Gibran untuk mundur disampaikan dalam pertemuan tertutup bersama Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas sejumlah perkembangan politik, termasuk dinamika terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dalam keterangannya kepada awak media, Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden pada Selasa pagi. Ia menyebut, salah satu hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah niat Gibran untuk melepaskan jabatannya sebagai wakil presiden.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, nah beliau menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo.
Sebelum informasi tersebut mencuat, Gibran disebut lebih dahulu menemui Prabowo di kawasan Widya Chandra sekitar pukul 10.00 WIB. Pertemuan itu berlangsung ketika wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI mulai menjadi perhatian publik.
Wacana HMP tersebut muncul sebagai upaya mempertanyakan kelanjutan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden di tengah polemik mengenai dokumen pendidikannya.
Persoalan ini bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah maupun dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SLTA) di Indonesia.
Perkembangan selanjutnya terjadi pada 30 Oktober 2026, ketika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SLTA milik Gibran tidak sah serta memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dan dimusnahkan.
Rangkaian putusan tersebut kemudian memicu polemik yang semakin luas, tidak hanya menyangkut persoalan administrasi pendidikan, tetapi juga merambah ke ranah politik dan konstitusional, khususnya terkait keberlanjutan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Editor : Wahyudi
