klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

Aktivis Gelora Bangkalan Tuding Ada Permainan Distribusi Pupuk

avatar klikjatim.com
  • URL berhasil dicopy
Aktivis Gelora Bangkalan saat berunjukrasa di depan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Dispertahorbun) Kabupaten Bangkala, Selasa (20/10/2020).
Aktivis Gelora Bangkalan saat berunjukrasa di depan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Dispertahorbun) Kabupaten Bangkala, Selasa (20/10/2020).

KLIKJATIM.Com | Bangkalan - Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Loyalis Perubahan Kabupaten Bangkalan (Gelora Bangkalan) mendesak Pemerintah Kabupaten Bangkalan menindak oknum mafia pupuk bersubsidi. Akibat permainan oknum mafia ini, petani di Bangkalan kesulitan dalam memperoleh pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat. Apalagi saat ini mulai masuk musim tanam.

[irp]

Hal itu disuarakan Gelora Bangkalan saat berunjukrasa di depan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Dispertahorbun) Kabupaten Bangkala, Selasa (20/10/2020). Menurut Munawwir, Koordinator Aksi, mereka menduga pendistribusian pupuk subsidi melalui kios kepada petani kurang diawasi oleh pihak Dispertahorbun. Sehingga keberadaan pupuk subsidi itu dimanfaatkan oleh pemilik kios dengan cara dijual dengan harga yang fastastis.

"Akibatnya harga mahal dan stoknya tidak ada dan ini sangat dikeluhkan oleh masyarakat Bangkalan. Kami meminta pihak pertanian melakukan peninjauan ulang terhadap bantuan yang sudah di distribusikan itu,” ujar Munawwir.

Dijelaskan, Bangkalan merupakan tempat yang strategis. Jika pihak dinas pertanian tidak mengelola dengan baik maka Bangkalan akan mengalami defisit ketahanan pangan. “Pupuk bersubsidi harus sampai kepada patani dan tepat sasaran, proses distribusi pupuk harus diawasi, maksimalkan bantuan benih. Karena itu semua berdampak terhadap petani yang mengalami kerugian bahkan tidak balik modal kaibat mahalnya pupuk,” pintanya.

Lanjut Nawwir, mempertanyakan bantuan alat pertanian (traktor) yang diberikan pemerintah terhadap desa. Pihaknya merasa itu tidak dapat dinikmati oleh para petani. “Untuk menggunakan traktor petani harus bayar, dan fee lumayan besar, jangan sampai bapak tidak tau keberadaan ekonomi petani di bawah,”tandasnya.

Menanggapi hal itu, Puguh Santoso, Kepala Dispertahorbun Bangkalan menjelaskan nanti akan ada penertiban kios di Kabupaten Bangkalan. Pihaknya tidak asal memberikan kios, kios itu nantinya resmi dari Dispertahorbun. "Jika itu tidak resmi maka tidak akan dijadikan kios kami," ungkap kadis yang menjabat sejak 2019 itu.

Perihal adanya pupuk subsidi, pihaknya sudah menyiapkannya dalam bentuk kartu tani agar masyarakat tani dapat menerima manfaat Puput bersubsidi dari pemerintah tersebut, dengan cara para petani harus memiliki kartu tani. “Dengan kartu tani, petani bisa melakukan transaksi pupuk tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Karna kami sudah bekerja sama dengan pihak Bank BNI, jadi nanti para petani itu tinggal gesek saja dikios terdekat,”imbuhnya. (bro)

Editor :