KLIKJATIM.Com | Surabaya - Sidang pendeta Hanny Layantara, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (14/9/2020). Dalam sidang tersebut, JPU menuntut terdakwa 10 tahun penjara, subsider enam bulan dan denda Rp 100 juta.
[irp]
Usai sidang, penasehat terdakwa Abdurrachman Saleh mengungkapkan, kliennya dituntut 10 tahun, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002. "Ini memang hak JPU. Tapi menurut kami ada hal-hal yang kurang tepat," ujarnya.
Menurutnya, tuntutan yang diajukan JPU tidak didasari pembuktian secara fakta hukum materiil. Hanya berdasarkan bukti petunjuk kesaksian dari orang yang tidak langsung mengetahui terjadinya peristiwa pencabulan yang didakwakan kepada kliennya. Dan menurutnya, bukti seperti itu sangat subjektif.
“Bukti petunjuk itu kan masih remang-remang secara hukum. Memang dibolehkan di KUHP seperti itu memang boleh, (tapi) peristiwa yang didakwakan itu kan secara faktual kan tidak kelihatan. Tidak ada fakta hukum yang menyatakan secara hukum bahwa dia (saksi) mengetahui peristiwa pidana, tapi mendengar-mendengar dari pihak lain. Namanya mendengar saya kira kan sangat subjektif sekali,” bebernya.
Sementara ditanya soal adanya hal yang memberatkan dalam tuntutan JPU, dikatakan Abdurrachman Saleh, cukup banyak. Salah satu terkait penyangkalan terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pencabulan terhadap korban. “Dan saya kira itu hak, saya tidak bisa menghalangi,” jelasnya.
Selanjutnya, ia akan menyampaikan berbagai pembelaan dalam sidang tanggapan atas tuntutan jaksa di sidang berikutnya.
Seperti diketahui, kasus dugaan pencabulan yang didakwakan kepada Hanny Layantara berawal ketika korban berinisial IW (26), akan melangsungkan pernikahan.
Keluarga IW menyampaikan, bahwa pemberkatan pernikahan akan dilangsungkan di gereja yang dipimpin Pendeta Hanny Layantara. Namun dengan histeris IW menolak keras jika pemberkatan dipimpin Pendeta Hanny Layantara. IW ternyata menyimpan trauma berat atas perbuatan bejat sang pendeta kepada dirinya. (hen)
Editor : Redaksi
