KLIKJATIM.Com | Jember – Aksi unjuk rasa menolak rencana pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember senilai sekitar Rp786 miliar di Gedung DPRD Jember memanas, Senin (10/8/2026). Massa yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember (FKMCJ) terlibat insiden cekcok fisik dengan sejumlah kepala desa yang pada saat bersamaan berada di gedung dewan.
Kericuhan bermula sekitar pukul 10.00 WIB ketika massa FKMCJ merangsek ke lobi Gedung DPRD Jember untuk menemui anggota dewan. Pada waktu yang bersamaan, sekitar 200 kepala desa se-Kabupaten Jember tengah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pemangkasan dan efisiensi anggaran desa.
Pertemuan dua kelompok di lobi gedung berujung adu mulut. Ketegangan memuncak saat seorang peserta aksi bernama Busyairi mengaku menjadi korban penganiayaan berupa pencekikan oleh oknum dari kelompok kades.
"Saya dicekik sama dia. Sebelum hearing ini dimulai, saya minta agar dihadirkan dulu orangnya," tegas Busyairi di lokasi.
Aparat kepolisian, Satpol PP, dan Koordinator Lapangan Aksi, Jumantoro, bergerak cepat melerai perselisihan. Ratusan kades kemudian diarahkan menuju Ruang Paripurna di lantai dua, sementara massa aksi diterima oleh enam anggota Komisi C DPRD Jember di Ruang Badan Musyawarah.
Usai audiens di Gedung DPRD, ketegangan berlanjut di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember. Massa aksi bergerak mendatangi kantor tersebut untuk mencari Kepala Desa Kawangrejo, Bebet Budianto, yang tuding terlibat dalam insiden pencekikan.
Di Kantor Bapenda, ratusan kepala desa juga tengah melanjutkan koordinasi mengenai alokasi dana desa bersama Kepala Bapenda yang juga menjabat Pj Sekda Jember, Achmad Imam Fauzi.
Mengenai dinamika anggaran, Fauzi memaparkan bahwa pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk desa dalam APBD 2026, meski sedang melakukan efisiensi fiskal. Terkait rencana pinjaman daerah, Fauzi menjelaskan peruntukannya difokuskan pada infrastruktur dasar.
"Kalau terkait pinjaman, memang untuk infrastruktur desa, jalan desa salah satunya. Dan itu pun akan diadilkan semua, dipastikan 226 desa dapat. Pemerintah juga memproyeksikan Rp200 miliar dari rencana pinjaman untuk pemenuhan kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU)," jelas Fauzi.
Dalam penyampaian aspirasi di Komisi C DPRD Jember, Korlap FKMCJ Jumantoro menegaskan penolakan keras terhadap skema pembiayaan pinjaman daerah senilai Rp786 miliar karena dinilai membebani APBD jangka panjang.
"Kami mendesak seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember menolak usulan pinjaman daerah sebesar Rp786 miliar. Jangan jadikan DPRD sebagai stempel kebijakan yang akan membebani APBD dan masyarakat Jember selama bertahun-tahun ke depan," ujar Jumantoro.
Massa meminta Bupati Jember, Muhammad Fawait, memfokuskan anggaran pada pembenahan tata kelola pemerintahan, efisiensi acara seremonial, serta pengalihan anggaran ke sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, menyatakan bahwa usulan pinjaman daerah dari eksekutif masih dalam tahap pembahasan awal bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Kita masih belum ada kesepakatan bersama. Kita bersama tim anggaran masih membahas bersama," kata Ardi.
Buntut dari kericuhan di lobi DPRD Jember, pihak FKMCJ mengonfirmasi bahwa korban Busyairi telah resmi melaporkan dugaan tindak kekerasan yang dialaminya ke Polres Jember untuk diproses secara hukum.
Editor : Fatih
