KLIKJATIM.Com | Jember – Sebanyak 226 kepala desa yang tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jember kembali menyuarakan persoalan keterbatasan anggaran desa.
Setelah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Jember, Senin (10/8/2026), ratusan kepala desa tersebut melanjutkan aksi dengan mendatangi Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember.
Mereka menemui Kepala Bapenda Jember Achmad Imam Fauzi yang juga menjabat sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Jember. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyampaian aspirasi terkait kondisi keuangan desa yang dinilai semakin terbatas setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, para kepala desa menyampaikan keluhan di Gedung DPRD Jember. Dalam RDP, mereka mengungkapkan bahwa berkurangnya dana yang dapat dikelola desa berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah desa menjalankan pembangunan.
Ketua PKDI Jember Meseran mengatakan kondisi tersebut membuat pemerintah desa berada dalam posisi sulit. Di satu sisi masyarakat tetap menuntut pembangunan, sementara ruang fiskal desa semakin sempit.
“Semua kepala desa terutama di Kabupaten Jember sedang dihadapkan pada posisi yang sangat sulit dengan adanya pemangkasan anggaran, efisiensi anggaran, program dari pusat. Desa saat ini nyaris tidak bisa membangun desa,” ujar Meseran seusai RDP.
Menurut Meseran, pembangunan infrastruktur menjadi sektor yang paling terasa dampaknya. Sebelum terjadi pemangkasan, pemerintah desa masih dapat menyusun rencana pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Di tahun 2025 dan ke sana, dana desa ini masih diberikan secara utuh sesuai dengan porsi masing-masing desa. Jadi kita masih bisa merencanakan pembangunan-pembangunan infrastruktur yang ada di desa,” katanya.
Namun, kondisi saat ini membuat anggaran desa lebih banyak terserap untuk kebutuhan dasar. Meseran menyebut sejumlah desa hanya memiliki sekitar Rp300 juta dana desa yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan.
“Sekarang karena dana desa itu tinggal Rp300 jutaan, kita nyaris tidak bisa membangun. Apa yang kita janjikan kepada masyarakat sudah tidak bisa terealisasi,” ujarnya.
Keterbatasan anggaran tersebut tidak hanya berdampak pada pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya. Program kesehatan dasar di tingkat desa juga dinilai berpotensi ikut terdampak.
Meseran mencontohkan program penanganan ibu hamil, ibu menyusui dan stunting yang membutuhkan dukungan anggaran.
“Kalau bisa di desa itu zero stunting, tapi kalau anggarannya sangat minim, susah kita untuk melaksanakan ini,” katanya.
Dalam pertemuan dengan DPRD, para kepala desa meminta pemerintah daerah ikut mencari solusi agar pembangunan desa tidak berhenti. Mereka mengusulkan agar kebutuhan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan penerangan jalan tetap mendapat ruang dalam kebijakan anggaran daerah.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan seluruh aspirasi tersebut akan dibahas bersama Pemerintah Kabupaten Jember. Salah satu opsi yang muncul adalah mencari skema pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan desa.
“Dari kesulitan itu, mereka mengusulkan kepada pemerintah daerah lewat bupati dan DPRD, entah bagaimana caranya, apakah mau pembiayaan itu talangan, pinjaman, ataupun kalau perlu obligasi,” ujar Halim.
Menurut dia, opsi tersebut masih dalam pembahasan. Badan Anggaran DPRD Jember bahkan telah berkonsultasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di bawah Kementerian Keuangan mengenai kemungkinan skema pembiayaan.
“Kan itu masih dalam pembahasan. Kemarin Banggar juga sudah melakukan konsultasi langsung kepada SMI di bawah Kementerian Keuangan,” katanya.
Selain persoalan anggaran pembangunan, para kepala desa juga menyampaikan sejumlah aspirasi lain. Di antaranya meminta penyaluran barang bersubsidi melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), seperti LPG, pupuk, beras Bulog dan MinyaKita.
Mereka juga meminta ambulans desa segera diserahkan kepada pemerintah desa, termasuk dukungan biaya operasionalnya.
Bagi para kepala desa, persoalan utama bukan terletak pada bentuk pembiayaan yang nantinya dipilih, melainkan bagaimana pembangunan yang dibutuhkan masyarakat tetap dapat berjalan.
“Sebagian dari mereka tidak mau tahu, mau pembiayaan itu utang, mau itu talangan, yang penting jalan desanya diperbaiki,” kata Halim.
Hingga kini belum ada keputusan mengenai skema pembiayaan yang akan digunakan. Aspirasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan DPRD bersama Pemkab Jember, terutama dalam penyusunan anggaran 2027.
Usai menemui DPRD, ratusan kepala desa kemudian bergerak ke Kantor Bapenda Jember. Pertemuan dengan Achmad Imam Fauzi diharapkan menjadi ruang lanjutan untuk menyampaikan kondisi yang dihadapi pemerintah desa sekaligus mencari jalan keluar agar keterbatasan anggaran tidak semakin menghambat pelayanan dan pembangunan di tingkat desa.
Editor : Abdul Aziz Qomar
